Berita

Perkumpulan Bengkel APPeK NTT mempertemukan pemangku kepentingan pangan dan gizi yang terdiri dari Pemerintah Provinsi NTT, DPRD NTT, Aktivis LSM dan Insan Pers. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Sotis, Jumad, 16/05/17. Tujuan dari kegiatan ini adalah menyampaikan hasil temuan kondisi pangan dan gizi di NTT terkait kebijakan dan anggaran, menyampaikan peluang penanganan isu pangan dan gizi dan membangun sinergi dengan multisektor dalam jejaring pangan dan gizi yang terbentuk untuk mulai melakukan gerakan aksi. Koordinator Umum Bengkel APPeK, Vinsen Bureni dalam pengantar kegiatan tersebut menjelaskan bahwa perjuangan advokasi meningkatkan angaran program pangan dan gizi harus melibatkan banyak orang yang terkait baik dari pemerintah, DPR dan organisasi masyarakat sipil dan tentu dengan akademisi. “Supaya kita sama - sama mendiskusikan kondisi terkait kebijakan dan anggaran, peluang  dan bagaimana membangun sinergitas mengatasi persoalan pangan dan gizi yang ujungnya berkontribusi pada penurunan stunting di NTT” sebut Vinsen.

Vinsen Bureni saat memfasilitasi kegiatan jaringan pangan dan gizi NTT di Ima Hotel. Foto : bengkelappek.org

Pemerintah Provinsi NTT yang diwakili Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya BAPEDA NTT, Djose Naibuti, menjelaskan bahwa saat ini Provinsi NTT dihadapkan pada  persoalan 1 dari 2 anak NTT terkena stunting. Untuk urusan pangan ada beberapa institusi OPD yang menangani di tingkat provinsi tetapi implementasi turun ke bawah cukup rendah karena memang urusan pangan pilihan yang tidak bersentuhan lansung dengan pelayanan dasar. Lanjut Djose, dewan ketahanan pangan yang seharusnya sudah terbentuk sampai pada tingkat kecamatan tetapi sebagian besar kabupaten belum siap secara maksimal. Di Provinsi NTT, ada juga pokja pangan dan gizi. Kedepan pokja ini perlu lebih dimaksimalkan lagi fungsinya.

Sementara itu, Winston Rondo, anggota DPRD Provinsi NTT menyebutkan alokasi anggaran masih sangat minim. “Kalau kita buka-bukaan isu pangan dan gizi berapa banyak anggarannya? Sangat minum dibanding infrastruktur. Dari 4,6 triliun cuman 1 % saja. Padahal ini soal bagaimana memastikan anak anak kita agar tidak kehilangan generasi karena gizi buruk, kurang gizi dan lain sebagainya. Inilah realitas yang kita hadapi. Saya sepakat untuk mendorong melalui pembentukan Perda” tukas ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kupang tersebut. *Vitto

 

 

 

 

 

Vitus Pehan
Author: Vitus PehanWebsite: www.bengkelpemilu.orgEmail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Staff Bengkel APPeK
Vitus Pehan, mulai bergabung dengan Perkumpulan “Bengkel” APPeK NTT sejak Januari 2013. Saat ini menjadi Staf Divisi Litbang dan Informasi Bengkel APPeK setelah sebelumnya menjadi fasilitator lapangan Pendidikan Pemilih diwilayah Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Desa Oemofa dan Desa Oemolo. Selalu tertarik dengan isu-isu politik, pelayanan publik, perencanaan penganggaran dan kemandirian desa.

Tentang Kami

Bengkel APPeK (Bengkel Advokasi Pengembangan dan Pemberdayaan Kampung) adalah Sebuah Organisasi Berbadan Hukum Perkumpulan dan Bersifat Nirlaba yang Melakukan Fasilitasi dan Implementasi Langsung  dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Rentan, Perempuan dan anak pada Komunitas Desa-Kelurahan dan Pengembangan TKLD di Berbagai Level, dengan dukungan sumber daya yang berasal dari Iuran Anggota, Dana Hibah dari Berbagai Sumber Baik Lokal, Nasional dan Internasional (Kecuali Dana Hutang Luar Negeri) serta memiliki Wilayah Kerja di Regional Nusa Tenggara.

Bengkel APPeK Social Media