Berita

Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Presiden Republik Indonesia merupakan lembaga publik yang paling dipercayai dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Sementara itu,  DPR, Perusahan Swasta dan Parpol mendapatkan kepercayaan yang paling rendah. Hal ini disampaikan ICW dan Polling Centre dalam disemenasi hasil survey nasional antikorupsi yang diselenggarakan Bengkel APPeK NTT, Selasa, 1/08/2017. Kegiatan desiminasi hasil survey ini dimoderatori peneliti Bengkel APPeK, Alfred Ena Mau.

Peneliti ICW, Febri Hendri saat menyampaikan hasil survey nasional antikorupsi di Hotel Amaris, Selasa, 01/08/17. Foto : Vitto

“Tingginya tingkat kepercayaan terhadap KPK dan Presiden RI diduga karena dua instansi ini terutama figure Jokowi yang dinilai bersih dan tegas terhadap perilaku korupsi. KPK dipercaya karena berhasil menjerat banyak pelaku korupsi terutama pelaku korupsi kelas kakap. DPR, Perusahan Swasta dan Parpol mendapatkan kepercayaan rendah karena banyak pelaku korupsi berasal dari tiga institusi ini” sebut Febri Hendri, Peneliti ICW dalam pemaparan hasil survey.

Peneliti Polling Centre, Ny. Heny Susilowati, menyebut masyarakat masih peseimis sedangkan optimisme pemerintah meningkat melawan korupsi.  “Temuan kunci dari survey ini adalah masyarakat terus pesimis terhadap tren korupsi. Disaat yang sama optimiseme keseriusan pemerintah untuk melawan korupsi telah meningkat dari level yang sudah tinggi. Hal lainnya adalah ada perbedaan yang sangat signifikan anatar kesiapan mengajukan keluhan dan pengalaman melakukan pengaduan yang sebenarnya. Suap dan gratifikasi merupakan bentuk korupsi yang paling umum. Oleh karena itu perlu adanya upaya pencegahan dari semua kalangan” terangnya.

Sementara itu, Koordinator Umum Bengkel APPeK NTT, Vinsen Bureni menguraikan berbagai tantangan yang sedang dihadapi masyarakat dan pemerintah saat ini terutama di wilayah NTT. “Tantangan kita saat ini adalah rendahnya perhatian masyarakat terhadap pencegahan korupsi, koordinasi diantara penegak hukum yang berjalan belum baik dan kurang adanya pergerakan-pergerakan terkait dengan proses pencegahan yang dilakukan berbagai pihak”.

Survey ini dilakukan 5 April sampai 19 Mei 2017 dengan jumlah responden sebanyak 2.335 orang yang tersebar di 34 Provinsi, 117 Kabupaten/Kota dan 212 Desa/Kelurahan. Survey ini menggunakan teknik sampling Multistage Random Sampling dengan Probability Proportional to Size (PPS) dimana jumlah sampel tiap provinsi disesuaikan secara proporsional dengan jumlah penduduknya. Dengan jumlah sample sebesar ini dan tingkat kepercayaan 95 persen maka diprediksi Margin of Error (MoE) kurang lebih 2,1 persen. *Vitto

Vitus Pehan
Author: Vitus PehanWebsite: www.bengkelpemilu.orgEmail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Staff Bengkel APPeK
Vitus Pehan, mulai bergabung dengan Perkumpulan “Bengkel” APPeK NTT sejak Januari 2013. Saat ini menjadi Staf Divisi Litbang dan Informasi Bengkel APPeK setelah sebelumnya menjadi fasilitator lapangan Pendidikan Pemilih diwilayah Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Desa Oemofa dan Desa Oemolo. Selalu tertarik dengan isu-isu politik, pelayanan publik, perencanaan penganggaran dan kemandirian desa.

Tentang Kami

Bengkel APPeK (Bengkel Advokasi Pengembangan dan Pemberdayaan Kampung) adalah Sebuah Organisasi Berbadan Hukum Perkumpulan dan Bersifat Nirlaba yang Melakukan Fasilitasi dan Implementasi Langsung  dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Rentan, Perempuan dan anak pada Komunitas Desa-Kelurahan dan Pengembangan TKLD di Berbagai Level, dengan dukungan sumber daya yang berasal dari Iuran Anggota, Dana Hibah dari Berbagai Sumber Baik Lokal, Nasional dan Internasional (Kecuali Dana Hutang Luar Negeri) serta memiliki Wilayah Kerja di Regional Nusa Tenggara.

Bengkel APPeK Social Media