Berita

Kupang,  Juni 2021; Media Suara Kampung

Bengkel APPeK kerjasama Transparency International Indonesia menggelar kegiatan konsolidasi organisasi masyarakat sipil untuk memantau akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa anggaran publik khususnya di Kupang Nusa Tengggara Timur  selama 3 hari di Amaris Hotel Kupang.

Desaign Marcelino Baros

Hadir 32 orang anak muda perwakilan organisasi masyarakat sipil seperti GMNI, GMKI, PMKRI, HMI, Badan Eksekutif Mahasiswa, Karangtaruna, Pemuda Gereja, Kelompok Disabilitas, Jurnalis dan tokoh-tokoh pemuda dari masyarakat.

Bupati Kupang Korinus Masneno dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Kabupaten Kupang Obeth Laha mengatakan “peningkatan kinerja dari setiap jaringan secara simultan diharapkan mampu mengaktifkan semangat dan nilai akuntabilitas serta transparansi sosial secara umum di Kabupaten Kupang. Inilah semangat hakiki dari eksisnya sebuah organisasi masyarakat, ujar Obeth.

Sekda Obeth menjelaskan, kegiatan hari ini sejalan dengan sasaran pembangunan kabupaten kupang tahun 2019-2024. dalam hal, penguatan jaringan pemuda, pemerintah telah menargetkan peningkatan indeks pembangunan pemuda yang pada tahun 2019 lalu masih berada pada poin 37,23 menjadi poin 55,41 pada akhir tahun 2024.

Dalam RPJMD Kabupaten Kupang, kita juga menetapkan indikator indeks perilaku anti korupsi sebagai suatu langkah konkrit untuk memastikan bahwa seluruh gerak pembangunan daerah berjalan dalam rel yang bebas korupsi.

Pada konsolidai ini ada 6 tema yang dibedah oleh narasumber seperti Masa Depan Gerakan Anti Korupsi, Demokrasi dan Politik, Sistem Pengadaan Barang dan Jasa, PBJ Penanganan Covid 19, kebijakan publik berbasis warga, Audit Sosial, PBJ dan Potensi Korupsi Pemulihan pasca bencana.

Hadir sebagai narasumber Akademisi Bill Nope, SH, LLM, Rudi Rohi, S.Sos, Msi, Alfred Ena Mau,  S.Sos, MSi DR. Laurensius Say Rani. Sementara perwakilan dari Pemerintah Daerah Frans Taloen Kepala Pengadaan Barang dan Jasa Kupang, Paulus Ati Kepala BPBD Kupang serta praktisi Vinsensius Bureni Koordinator Umum Bengkel APPeK NTT.

“Konsolidasi ini kita lakukan untuk membangun kesepahaman dan gerak langkah bersama dalam memastikan efektivitas pelaksanaan PBJ dalam lingkungan pemerintahan daerah, ini bukanlah mau mencari kesalahan pelaku PBJ namun kita mau adanya partisipasi aktif publik sebagai bentuk kontribusi kita dalam membangun daerah ini”, ujar Vinsen Bureni dalam sambutannya.

Vinsen menjelaskan, konsolidasi ini akan menghasilkan sejumlah produk pengetahuan bagi komunitas anak muda kita dan agenda kerja mereka selanjutnya. Bengkel APPeK bersama TII menangkap peluang itu dengan menyiapkan infrastruktur teristimewa sumber daya yang ada di ruangan ini untuk mengakses dan menjadi bagian dari kontrol publik terhadap sistem-sistem yang dibangun oleh Pemerintah, teristimewa pengadaan barang dan jasa.

Sementara itu, Deputy Secretary General TII Wawan Suyatmiko dalam sambutannya melalui aplikasi zoom mengatakan, Konsolidasi Kelompok Pemantau Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berbasis Warga Masyarakat Sipil Sangat Penting. Kajian kita menunjukkan bahwa adanya gejala menguatnya kekuasaan eksekutif menggunakan metode anti-demokratik. Merosotnya akuntabilitas publik terutama akibat masa pandemi covid-19 sehingga memperluas risiko korupsi.

Wawan menjelaskan, memperkuat pemberdayaan jaringan kelompok anak muda, perempuan dan kelompok rentan, menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko korupsi pengadaan publik . Ini menjadi penting karena hari ini yang terdampak covid-19 adalah semua orang, siapapun mereka, jika kita berbicara siapa yang terdampak, maka semua warga Indonesia merupakan orang yang terdampak. karena itu imensi intervensi kita adalah jaringan yang dipimpin oleh anak muda mampu secara independen meningkatkan partisipasi publik dalam advokasi penganggaran publik dan melakukan audit sosial, ujarnya. ***

 

Penulis  Largus Ogot

 

Author: Bengkel AppekEmail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Tentang Kami

Bengkel APPeK (Bengkel Advokasi Pengembangan dan Pemberdayaan Kampung) adalah Sebuah Organisasi Berbadan Hukum Perkumpulan dan Bersifat Nirlaba yang Melakukan Fasilitasi dan Implementasi Langsung  dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Rentan, Perempuan dan anak pada Komunitas Desa-Kelurahan dan Pengembangan TKLD di Berbagai Level, dengan dukungan sumber daya yang berasal dari Iuran Anggota, Dana Hibah dari Berbagai Sumber Baik Lokal, Nasional dan Internasional (Kecuali Dana Hutang Luar Negeri) serta memiliki Wilayah Kerja di Regional Nusa Tenggara.

Bengkel APPeK Social Media