bengkelappek.org, Untuk mendapatkan data dan informasi tentang proses pengadaan barang dan jasa dalam penanggulangan bencana seroja, Comite Anak Muda Pemantau PBJ menggelar diskusi meja dengan pemerintah Kabupaten Kupang pada hari/tanggal, jumad,12 November 2021 di kantor Bengkel APPeK, Kota Kupang.

Pada bulan April yang lalu, kita diperhadapkan dengan suatu fenomena yang tidak sering terjadi yaitu Badai Siklon Tropis Seroja. Ada begitu  banyak dampak yang dialami oleh masyarakat karena secara pasikologi ada trauma dan rasa takut. Bahkan sampai sekarang masih ada situasi yang kurang menyenangkan bahwa ada banyak yang mengalami kerugian kehilangan hunian/rumah rusak. Dari aspek kapasitas finansial masyarakat tentu tidak bisa menyelesaikan situasi ini tanpa keterlibatan pemerintah.

Kegiatan diskusi ini difasilitatori oleh Alfred Enamau salah satu tim riset  Bengkel APPeK NTT, ia menjelaskan bahwa “dalam informasi awal yang diperoleh lewat hasil press rilis pasca siklon tropis seroja, kurang lebih 10.300-an rumah yang mengalami kerusakan dengan berbagai kategori, termasuk ada beberapa wilayah yang seharusnya direlokasi karena struktur tanah yang tidak memungkinkan. Hal ini tentunya membutuhkan tanggapan dari pemerintah baik itu BPBD, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan beberapa instansi lainya” ujarnya.

Sehubungan dengan pemulihan pasca bencana dimana ada informasi bahwa pemerintah berencana untuk membantu masyarakat dalam konteks menyediakan kembali rumah tinggal atau rehab rumah.

Lebih lanjut dosen Fisip Undana tersebut menggambarkan “dengan berbagai kebijakan dan juga anggaran yang dialokasikan sehingga kami mengadakan diskusi sehingga bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dari pengambil kebijakan untuk dapat merealisasikan kesepakatan yang pernah disepakati oleh pemerintah untuk pemulihan bencana ini” lanjutnya.

Peserta Sedang Mengikuti FGD/Diskusi Meja Pada Hari/Tanggal, Jumad, 12 November 2021 Di Kantor Bengkel APPeK (Sumber: Dokumentasi Naldo)

Hasil penelusuruan Bengkel APPeK NTT dan Comite Anak Muda Pemantau PBJ terkait situasi masyarakat, ternayata tidak banyak yang ditangani oleh pemerintah akan tetapi lebih banyak yang ditangani oleh organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat sipil dan pihak TNI. Ia kemudian menyampaikan “kalau lewat beberapa lokasi yang terdampak bencana kemarin, banyak tempat tinggal yang kemudian belum direhab ataupun dibangun dan dalam temuan comite banyak yang menyampaikan masih tunggu janji-janji pemerintah” ungkapnya.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh fasilitator diskusi tersebut, Paulus Ati Selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kupang menjelaskan “berkaitan dengan saat bencana seroja yang terjadi pada bulan April lalu, pemda kabupaten Kupang belum siap secara fisik maupun secara financial apalagi tiga hari setelah seroja kamunikasi terputus, listrik mati dan secara jujur pemerintah tidak ada apa-apa” tegasnya.

Proses untuk penanganan bencana juga ada mekanismenya sehingga dapat memperoleh finansial dan materi bantuan juga ada sistem dan prosedurnya. Maka dikeluarkan SK Bupati tentang kebijakan yang dilakukan oleh pemda dimana bencana ditetapkan menjadi bencana nasional. Setelah itu dilakukan penetapan status dari pada bencana sehingga kemudian dikeluarkan surat pernyataan Bupati tentang tanggap darurat sebagai acuan dasar hukum untuk mencegah peluang permainan manipulatif dana bencana.

Berkaitan dengan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak seroja kepala pelaksana BPBD Kabupaten Kupang itu mengakui bahwa bantuan pertama kali diberikan oleh pihak ketiga “ketika menetapkan dengan kebijakan-kebijakan kita, lalu masuk pada pemberian bantuan dan jujur bantuan pertama kali diberikan oleh pihak ketiga termasuk LSM-LSM  dan ada 33 donatur dari pihak ketiga yang membantu di Kabupaten Kupang” ujar Paulus.

Berdasarkan Data BNPB bahwa di Kabupaten Kupang yang terdampak 11.702 rumah dengan rincian rusak berat 2.375 rumah, rusak sedang 2.626 rumah dan rusak ringan 6.071 rumah. Sedangkan bantuan stimulan dari BNPB pusat untuk masyarakat yang terdampak dengan rincian yaitu rumah rusak berat Rp. 50.000.000, rumah rusak sedang Rp. 25.000.000 dan rumah rusak ringan Rp. 10.000.000.

Menindaklanjuti hal tersebut ia kembali menegaskan “pemerintah kabupaten kupang sudah bekerja menyiapkan data-data/administrasi dan disampaikan kepada pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana dan sampai hari ini jawaban dari pusat kita menunggu saja. Kerja kami BPBD kabupaten sudah selesai untuk mengirim data dan strategi agar nanti bantuan stimulan keluar kita masih dapatkan dengan terus perpanjang SK atau regulasi terkait bantuan tersebut” tegasnya.

Sedangkan bantuan rumah yang sudah terealisasi oleh pemerintah kabupaten Kupang sebanyak 25 unit ukuran 4x6 lewat dana BTT sebesar 1,5 M termasuk logistik pengadaan pangan sandang maupun belanja lain-lain termasuk rumah. Kemudian bantuan rumah dari NGO 100 unit dengan rincian 80 rumah permanen dan 20 rumah rehab ringan sedangkan dari pihak TNI sebanyak 45 unit rumah.

Terkait penanganan seroja sekretaris dinas PUPR Kabupaten Kupang memberikan penjelasan bahwa “untuk penanganan seroja selama ini mekanismenya kami OPD terkait diperintahkan untuk turun di 24 Kecamatan untuk mengidentifikasi, mendata kerusakan sesuai tupoksi OPD masing-masing. Misalnya OPD Dinas Kesehatan tentu dia akan turun mengidentifikasi kerusakan sarana prasarana kesehatan yang ada di 24 kecamatan” ungkapnya.

Khusus seroja memang membutuhkan kerja besar, karena bencana ini memporakporandakan 24 kecamatan dan 177 desa di Kabupaten Kupang “saya ingin tegaskan bahwa kolaborasi kabupaten/kota dan pusat pun pasti akan tertinggal pengeluhan-pengeluhan yang bahkan tidak terjawab pada masa tanggap darurat, masa setelah tanggap darurat dan bahkan nanti akan masuk di masa rekontruksi dan rehabilitasi” lanjutnya.

Pemerintah kabupaten Kupang ini kerja besar, yang baru pertama kali ditangani karena harus sebarkan semua kekuatan, semua sumber daya untuk mengidentifikasi, mendata, dengan informasi terkait dampak seroja. Peserta yang hadir dalam diskusi ini yaitu pemerintah kabupaten Kupang yang dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kupang, Sekretaris Dinas PUPR Kab. Kupang, Masyarakat, Comite Anak Muda Pemantau PBJ dan Bengkel APPeK NTT. 

Penulis : Naldo J

 

 

Author: Bengkel AppekEmail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.