Bengkel APPeK Gelar Media Briefing Hasil Survey Pelaksanaan PIP di Kabupaten Kupang

Dalam proses pelaksanaan sejak tahun 2014/2015 (pembagian KIP), teridentifikasi beberapa persoalan baik dari segi keakuratan data kelompok sasaran, ketepatan sasaran atau penerima KIP, distribusi KIP dan pencairan dana bagi penerima manfaat PIP atau pemegang KIP. Oleh karena ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) bekerjasama dengan beberapa lembaga mitra melakukan Survey dan Pemantauan Pelaksanaan Program Indonesia Pintar / Kartu Indonesia Pintar di beberapa wilayah, yaitu di Kota Medan, Kota Yogyakarta, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Kupang.

Untuk memenuhi tujuan survey, yaitu mengidentifikasi ketepatan sasaran penerima, ketepatan manfaat & ketepatan waktu pendistribusian KIP serta penerimaan Dana PIP/KIP bagi kelompok sasaran, maka terdapat dua orientasi survey. Pertama, SEE (Survey Exclussion Error) yang ditujukan untuk menaksir cakupan PIP pada warga miskin atau mengukur berapa banyak warga (usia sekolah) miskin yang tidak terdaftar sebagai peserta PIP. Responden dari kategori Exclussion Error (EE) di Kabupaten Kupang berjumlah 130 orang yang dipilih secara acak (simple random sampling) dari data warga miskin di 13 desa (desa tersebut ditentukan secara acak dari persentase 4 wilayah survey ICW dan lembaga mitra). Dan kedua, SIE (Survey Inclussion Error) yang ditujukan untuk mengukur tingkat akurasi data peserta PIP atau mengukur berapa banyak warga (usia sekolah) yang tidak pantas masuk sebagai peserta PIP tetapi justru terdaftar & menerima manfaat program ini. Jumlah responden kategori Inclussion Error (IE) sebanyak 29 orang yang dipilih secara acak sederhana (simple random sampling) menggunakan aplikasi SPSS dari jumlah total jumlah penerima KIP di Kabupaten Kupang.

terkait dengan proses survey tersebut, maka Bengkel APPeK bekerjasama dengan ICW mengadakan Media Briefing Hasil Survey Pelaksanaan PIP di Kabupaten Kupang, yang dilaksanaka hari Rabu, 06 Juni 2018 di IN & Out Restorant Kupang. Dalam kegiatan yang dihadiri undangan dari Dinas PK Kabupaten Kupang, BPS Kabupaten Kupang, Ombudsman Perwakilan NTT, unsur LSM (Gema NTT dan LBH APiK), serta dari perwakilan unsur media massa (cetak dan elektronik), dipaparkan beberapa temuan, antara lain:

1. Penentuan kelompok sasaran PIP atau penerima KIP masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari analisis statistik kemiskinan diketahui bahwa terdapat 65,2% penerima KIP yang memenuhi kriteria miskin sedangkan 34,8% tidak memenuhi kriteria miskin. Bahkan dari hasil SEE (terhadap warga miskin), hanya 14% yang menerima bantuan beasiswa sedangkan 86% tidak menerima bantuan beasiswa sama sekali, dimana dari 18 KK tersebut, 89% menjadi penerima KIP dan sisanya 11% bantuan lainnya (PKH). Padahal mereka termasuk warga miskin penerima raskin, peserta JKN kategori PBI, dan ada juga yang memiliki KKS.

2. KIP sebagai penanda kelompok sasaran PIP, dimiliki oleh 78,9% sedangkan 21,1% tidak memiliki KIP. Kartu ini diperoleh pada bulan Juli – Desember 2015 (14,3%), bulan Januari – Juni 2016 (50%), dan pada bulan Juli – Desember 2016 (35,7%).
3. Belum semua peserta PIP atau penerima KIP mendapatkan dana PIP, dimana terdapat 14,3% yang sudah mencairkan 2 kali, 57% yang baru mencairkan 1 kali, dan 28,6% yang belum sama sekali mencairkan atau mendapatkan dana PIP tersebut. Untuk 1 – 2 kali pencairan, masih terdapat penerima yang jumlah dananya belum sepenuhnya sesuai dengan jumlah setiap kategori tingkatan (baru pencairan 1 tahap atau 1 semester). Alasan yang diterima ketika ditanyakan sisa dana PIP yang seharusnya diterima adalah bahwa dana tersebut tidak bisa cairkan lagi atau “sudah hangus” (karena sudah lewat tahun pencairannya).
4. Kurang transparannya informasi terhadap siswa pemegang KIP dan orang tua (khususnya yang menerima KIP dari Pemerintah Desa atau distributor KIP lainnya) tentang proses dan persyaratan pencairan dana PIP. Dampaknya pada belum diperoleh dana PIP sejak menerima KIP (ada yang sejak tahun 2015), jumlah yang diterima tidak sesuai, dan ada indikasi “pencairan sepihak” oleh oknum di satuan pendidikan.
5. Dana PIP/ KIP menurut 56,5% responden penerima KIP dianggap memberikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan pendidikan anak, sedangkan 43,5% menjawab tidak membantu. Kebermanfaatan ini bisa dirasakan bagi yang telah mencairkan dana PIP, sedangkan yang belum mendapatkan dana tersebut, dianggap tidak membantu. Karena ada juga pemegang KIP tetapi kesulitan memenuhi kebutuhan sekolah anak, sehingga salah satu anaknya (pemegang KIP) tidak bersekolah lagi.

Terkait dengan hasil survey tersebut, beberapa peserta memberikan masukan untuk lebih memperhatikaan proses pendataan dan pengusulan, peninjauan kembali terhadap sistem pencairan dana, pengaturan sistematika pengusulan oleh pemangku kepentingan, dan perlu adanya penindakan terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan PIP khususnya dalam pencairan dana tersebut. (all)