KPK dan Presiden Paling Dipercaya, DPR dan Parpol Paling Buncit
- Details
- By Vitus Pehan
- Hits: 2580
Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Presiden Republik Indonesia merupakan lembaga publik yang paling dipercayai dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Sementara itu, DPR, Perusahan Swasta dan Parpol mendapatkan kepercayaan yang paling rendah. Hal ini disampaikan ICW dan Polling Centre dalam disemenasi hasil survey nasional antikorupsi yang diselenggarakan Bengkel APPeK NTT, Selasa, 1/08/2017. Kegiatan desiminasi hasil survey ini dimoderatori peneliti Bengkel APPeK, Alfred Ena Mau.
“Tingginya tingkat kepercayaan terhadap KPK dan Presiden RI diduga karena dua instansi ini terutama figure Jokowi yang dinilai bersih dan tegas terhadap perilaku korupsi. KPK dipercaya karena berhasil menjerat banyak pelaku korupsi terutama pelaku korupsi kelas kakap. DPR, Perusahan Swasta dan Parpol mendapatkan kepercayaan rendah karena banyak pelaku korupsi berasal dari tiga institusi ini” sebut Febri Hendri, Peneliti ICW dalam pemaparan hasil survey.
Peneliti Polling Centre, Ny. Heny Susilowati, menyebut masyarakat masih peseimis sedangkan optimisme pemerintah meningkat melawan korupsi. “Temuan kunci dari survey ini adalah masyarakat terus pesimis terhadap tren korupsi. Disaat yang sama optimiseme keseriusan pemerintah untuk melawan korupsi telah meningkat dari level yang sudah tinggi. Hal lainnya adalah ada perbedaan yang sangat signifikan anatar kesiapan mengajukan keluhan dan pengalaman melakukan pengaduan yang sebenarnya. Suap dan gratifikasi merupakan bentuk korupsi yang paling umum. Oleh karena itu perlu adanya upaya pencegahan dari semua kalangan” terangnya.
Sementara itu, Koordinator Umum Bengkel APPeK NTT, Vinsen Bureni menguraikan berbagai tantangan yang sedang dihadapi masyarakat dan pemerintah saat ini terutama di wilayah NTT. “Tantangan kita saat ini adalah rendahnya perhatian masyarakat terhadap pencegahan korupsi, koordinasi diantara penegak hukum yang berjalan belum baik dan kurang adanya pergerakan-pergerakan terkait dengan proses pencegahan yang dilakukan berbagai pihak”.
Survey ini dilakukan 5 April sampai 19 Mei 2017 dengan jumlah responden sebanyak 2.335 orang yang tersebar di 34 Provinsi, 117 Kabupaten/Kota dan 212 Desa/Kelurahan. Survey ini menggunakan teknik sampling Multistage Random Sampling dengan Probability Proportional to Size (PPS) dimana jumlah sampel tiap provinsi disesuaikan secara proporsional dengan jumlah penduduknya. Dengan jumlah sample sebesar ini dan tingkat kepercayaan 95 persen maka diprediksi Margin of Error (MoE) kurang lebih 2,1 persen. *Vitto