Bengkel APPeK NTT Sikapi RUU Pilkada

Menyikapi kontroversi pembahasan RUU Pilkada yang sedang dibahas di DPR RI, Perkumpulan Bengkel APPeK NTT menggelar diskusi tematis dengan tema Kontroversi Pilkada Secara Langsung. Kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan di taman Nostalgia, Sabtu 20 September 2014 ini akan menghadirkan Bupati Kupang, Ayub Titu Eki, Wali Kota Kupang, Jonas Salean, pengamat Hukum Tata Negara, Dr. Jhon Khotan, S.H, M.Hum, pengamat politik, Dr. David Pandie dan Ketua KPU NTT, Jhon Depa. Wali Kota Kupang dan Bupati Kupang akan menyampaikan catatan pengalaman dalam memaknai demokrasi melalui pilkada secara langsung sedangkan Jhon Khotan dan David Pandie masing-masing tampil menjadi nara sumber mekanisme pilkada langsung kabupaten/kota dalam konteks otonomi daerah dan mewujudkan demokrasi dalam mekanisme pilkada langsung. Ketua KPU NTT akan membahas untung rugi sistem pilkada langsung dan tidak langsung perspektif penyelenggara.

Dalam penjelasannya, Koordinator Umum Bengkel APPeK menyebutkan bahwa kontroversi terhadap sistem pilkada kabupaten/kota melalui pembahasan RUU Pilkada penting didiskusikan bersama berbagai stakeholder. “Diskusi ini bertujuan untuk mendiskusikan pemikiran-pemikiran bersama terkait kontroversi dalam pemilihan kepala daerah yang didasarkan pada RUU Pilkada” sebut Bureni. Lanjutnya, “secara spesifik diskusi ini dimaksudkan untuk membangun opini bersama untuk mendorong dilanjutkannya sistem pilkada Kabupaten/Kota secara langsung yang didasarkan pada pemikiran akademik, sosial, politik dan kemasyarakatan. Selain itu, merumuskan rekomendasi untuk disampaikan kepada Panja RUU Pilkada terkait sikap pendukung demokrasi di NTT terhadap RUU Pilkada dan usulan untuk penyempurnaan mekanisme pelaksanaan pilkada langsung”.

Sementara itu, asisten AIESP Bengkel APPeK NTT, Alfred Ena Mau menjelaskan bahwa hasil yang diharapkan dari diskusi ini adalah adanya hasil-hasil pemikiran yang akandirekomendasikan kepada para legislator di DPR RI secara umum dan Panja RUU Pilkada secara khusus untuk secara tegas menolak disahkannya RUU tersebut jika substansinya Pilkada Kabupaten/Kota dilakukan oleh DPRD. Kegiatan ini rencananya akan diikuti unsur akademisi, pemerintah dan penyelenggara pemilu/kada, NGO/LSM/OKP, media massa dan aktivis atau lembaga yang berkepentingan terkait isu-isu demokrasi, politik dan pemerintahan. *Vitto