HIGH COST, DEMOKRASI MELESUH (CATATAN DISKUSI TERBATAS I)

Hal ini disampaikan pengamat politik Universitas Muhammadya Kupang, Dr. Mohammad Atang, M.Si dalam kegiatan diskusi terbatas yang diselenggarakan Bengkel APPeK NTT dan Harian Umum Pos Kupang, Rabu, 19/08/2015. “Menurut saya, kurangnya pasangan calon yang mendaftar dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah saat ini menunjukan kelesuhan rakyat melirik kekuasaan. Kelesuhan demokrasi ini terjadi karena adanya pembiayaan yang sangat mahal yang harus dikeluarkan oleh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Proses demokrasi yang mahal ini tidak saja terjadi di partai politik tetapi juga terjadi dimasyarakat” sebutnya.

Pembantu Rektor Universitas Muhammadya Kupang ini lebih rinci menjelaskan bahwa faktor lain yang juga mempengaruhi kelesuhan demokrasi saat ini adalah adanya regulasi penyelenggaran yang rumit dan adanya konflik partai. “Baik ditingkatan partai maupun untuk calon perseorangan, regulasi yang mengatur penyelenggaran pilkada serentak tahun 2015 ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan pelaksanaan pilkada sebelumnya. Hal ini membuat semangat bertarung kader partai atau masyarakat yang ingin maju menjadi berkurang. Konflik partai yang saat ini juga menjadi salah satu penyebabnya” tegasnya.

Sementara itu pakar hukum dari Fakultas Hukum Undana, Dr. Jhon Tuba Helan menegaskan bahwa ketidakstabilan proses demokrasi saat ini terjadi karena tidak dibingkai aturan hukum yang jelas. “Maju mundurnya sebuah proses demokrasi harus dibingkai payung hukum yang jelas. Legislatif saat ini belum mampu memembuat produk hukum yang baik untuk membingkai proses demokrasi. Hal ini ditandai oleh adanya perubahan aturan yang terus terjadi dan syarat pencalonan yang semakin berat” kritiknya.

Kegiatan diskusi terbatas yang difasilitasi peneliti Bengkel APPeK Lauren Sayrani ini menghadirkan KPU Provinsi NTT, Bawaslu, pakar politik, pakar hukum, dan aktivis di NTT. Tujuan kegiatan ini adalah menelaah secara kritis kualitas pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2015 khusus di NTT. *Vitto