Penambahan Modal Usaha Dominasi Usulan Warga

Pemerintah Kota Kupang perlu mendorong program yang berpihak pada pelaku usaha kecil supaya warga bisa mengembangkan perekonomiannya. Usulan ini disampaikan beberapa warga Kota Kupang yang dikemukakan dalam reses anggota dewan Kota Kupang di bilangan Kelurahan Tuak Daun Merah (TDM), Rabu (10/09/2014). Pantauan Bengkel APPeK dalam reses yang dilakukan Drs. Daniel Hurek, pelaku usaha kecil yang berada diseputaran jalan PU sampai Oebufu menyampaikan hal yang sama. Ny. Yuliana Thomas yang disambangi ditempat usaha penjualan nasi kuning menyebutkan bahwa usaha yang yang dilakukannya selama ini sulit berkembang karena kekurangan modal. “Saya menjual nasi kuning tetapi jumlahnya masih sangat sedikit. Dengan kunjungan ini, kami harap pemerintah bisa membantu memberikan modal kepada kami untuk mengembangkan usaha kami” sebutnya.

Ketika ditanya akses kesehatan dari keluarga tersebut oleh Drs. Daniel Hurek, Ny. Yuliana menyampaikan bahwa selama ini keluarga mereka menggunakan kartu Jamkesmas tetapi ketika beralih menjadi BPJS Kesehatan keluarganya tidak lagi mendaftar karena ketiadaan biaya. “Kami dengar dari petugas bahwa untuk mendapatkan kartu BPJS Kesehatan, setiap bulan kami harus menyetor Rp. 25.000,- untuk setiap anak. Saya memiliki empat anak, sehingga harus menyetor Rp. 100.000,-. Kalau setiap bulan harus bayar Rp. 100.000,- uang kami dapatkan dari mana? ungkapnya". Menjawab permasalahan tersebut, Drs. Daniel Hurek meminta staf sekretariat dewan dan staf sekretariat fraksi yang mengikutinya mendata permasalahan tersebut untuk menjadi bahan perjuangan di fraksinya.

Dalam tatap muka yang dihadiri sekitar 50-an warga kelurahan TDM, persoalan pengembangan modal usaha juga mendominasi usulan dari warga lainnya. Warga mengaku bahwa mereka telah memberikan proposal melalui kelurahan untuk mendapatkan bantuan modal usaha tetapi saat ini belum dijawab. Drs. Dan Hurek pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa untuk mendapatkan bantuan modal usaha maka perlu ada usaha yang harus dijalankan terlebih dahulu. Untuk itu, ia meminta warga mulai melakukan usaha dari apa yang dimiliki, setelah itu baru bisa melakukan permintaan kepada Pemerintah Kota untuk mendapatkan tambahan modal usaha. “Di Pemerintahan itu ada pembiayaan yang dinamakan pengembangan modal usaha. Itu berarti harus ada usaha dulu baru pemerintah meningkatkannya melalui pembiayaan yang dimaksud” tutupnya.*Vitto