FGD Isu Perubahan Iklim Multistakeholder Tingkat Provinsi NTT

Program ini didukung oleh Kedutaan Besar Belanda yang berfokus pada isu ketahanan iklim yang berpekspektif GESI (Gender Equality Social Inclusive). Kegiatan yang telah dilakukan dan capaian program yang telah terwujud, salah satunya telah terbentuk forum orang muda dan disabilitas yang berketahanan iklim di masing-masing desa dampingan dari 3 kabupaten tersebut.

Gejala perubahan iklim dirasakan diberbagai sektor kehidupan. Agar perubahan iklim tersebut tidak berdampak lebih serius pada kehidupan kita sehari-hari. Isu perubahan ikilm yang berdampak bagi sector kehidupan bukan tugas yang bisa diselesaikan sendiri. Mewujudkan ketahanan iklim yang inklusif harus ada kerja kolaborasi multistakeholder, Mitra CSO PATTIRO, LSM Bengkel APPeK NTT, Ayo Indonesia, dan YPPS menggelar Foccus Group Discussion (FGD) multistakeholder membahas isu ketahanan iklim, (23/06/2022) di Hotel Sahid-Timore, Kota Kupang, NTT.

FGD ini dihadiri perwakilan komunitas anak muda TTS Desa Oebelo, perwakilan pemerintah desa dari 3 kabupaten, kelompok tani, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, kelompok disabiltas, akademisi, NGO, media massa, FPRB dan BMKG.

Direktur PATTIRO, Bejo Untung dalam sambutannya menyampaikan bahwa FGD yang dilakukan memperat hubungan dengan semua stakeholder untuk menanggapi serius isu perubahan iklim.

“Gejala perubahan iklim sudah mulai dirasakan diberbagai sektor kehidupan tentu perlu disikapi agar perubahan iklim tersebut tidak berdampak lebih serius pada kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dari program ini kita bisa lebih erat hubungannya jadi program bukan sekedar untuk program tapi setelah program ini selesai upaya-upaya yang kita diskusikan disini kemudian rencana-rencana tindak lanjut melalui aksi-aksi ketahanan iklim bisa dirumuskan untuk dilakukan bersama”,ungkapnya.

Coordinator distric program VICRA untuk Kabupaten TTS, Direktur LSM Bengkel APPeK NTT, Vinsensius Buren, mengatakan kehadiran multistakeholder dari berbagai latar belakang dalam FGD ini memiliki tujuan yang sama terhadap ketangguhan iklim melalui program ini yang difasilitasi oleh Bengkel APPeK, AYO Indonesia dari Manggarai Timur dan YPPS dari Flores Timur.

“FGD ini mempertemukan kita untuk berbagi pengalaman, berbagi informasi, berbagi pengetahuan tentang situasi yang kita alami karena perubahan iklim dan kehadiran pemerintah hari ini baik di level provinsi maupun kabupaten bisa menangkap apa yang kita alami di wilayah kita untuk menjadi satu kebijakan yang berpihak pada apa yang kita alami”,ungkap Vinsen.

Dalam kesempatan ini pula perwakilan 3 komunitas dari 3 kabupaten mempresentasikan pemetaan ancaman dan penanganan bencana karena perubahan iklim di daerahnya. Ada pun 3 komunitas ini di antaranya perwakilan komunitas petani anak muda Kabupaten TTS, perwakilan kelompok tani Kabupaten Manggarai Timur dan perwakilan kelompok tani Flores Timur.

Presentasi 3 perwakilan komunitas ini bertujuan untuk melihat bagaimana tanggapan pemerintah kabupaten maupun provinsi mengintervensi melalui kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Dalam presentasi ini juga project organaizer dari 3 mitras CSO memaparkan hasil budget tracking berketahanan iklim di Kabupaten TTS, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Flores Timur. Untuk mengetahui berapa besar anggaran pemerintah daerah maupun provinsi menanggulangi dampak perubahan iklim dalam 2-3 tahun terakhir .

Kabid Perkonomian dan Sumber Daya Alam Bappedalitbangda NTT, Theresia M. Florensia dalam sesi diskusi ini menginformasikan kebijakan pemerintah Provinsi NTT pengurangan dampak perubahan iklim menjadi isu prioritas satu (1) pada tahun 2023.

“Dalam RPJMD NTT dari sebelumnya kita hanya punya 7 indikator telah diperbanyak menjadi 13 makro pembangunan. Salah satunya adalah pengurangan emisi gas rumah kaca ini konsisten dengan RPJMD 2020-2024. Dan prioritas satu, pembangunan rendah karbon dengan memanfaatkan energy terbaruhkan, pelestarian lingkungan hidup, perubahan iklim dan kesiapsiagaan mengahadapi multibencana. Tidak main-main, saat rencana 2023 dilaporkan kepada Gubernur NTT, beliau meminta tentang iklim dan bencana itu menjadi prioritas satu”, ungkap Theresia.

Sementara itu perwakilan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) NTT, Silvia Fanggidae, menegaskan dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim, yang perlu ditempatkan duluan untuk koloborasi itu pada dasarnya ada dua. Pertama, semua pihak harus mengerti dan menyadari pengurangan resiko bencana tidak bisa dilakukan sendiri.

“Dasar pengurangan resiko bencana karena peurbahan iklim jangan berjalan sendiri-sendiri. Semua pihak harus menganggap penting isu perubahan iklim maupun pengurangan resiko bencana. Penting bukan untuk branding bukan untuk meloloskan proposal. Isu terlalu penting untuk digunakan hanya sebagai branding. Kita memang memanfaatkan ketertarikan atau perhatian tetapi bukan berarti kita menyampingkan pentingya”, tegas Silvia.

Aksi-aksi ketahanan iklim harus inklusif. FGD ini juga mendorong untuk tidak melupkan kelompok rentan, salah satunya kehadiran kelompok disabilitas yang juga terdampak perubahan iklim. Ketua KIPDA Kabupaten TTS, Emanuel, mengharapkan kelompok disabilitas terlibat dalam aksi pengurangan dampak perubahan iklim dan untuk mewujudkan program yang lebih inklusif.

“Kelompok disabilitas harus dikibatkan dalam upaya pengurangan resiko bencana dan menghadapi perubahan iklim, karena yang mengetahui kebutuhan disabilitas hanya dirinya sendiri. Sehingga Provinsi NTT sebagai provinsi yang inklusif itu tercapai”, pungkas Emanuel.

Penulis: Kristin Adal