LATIH WARGA, BURENI INGATKAN REVOLUSI MENTAL BERDESA

Spirit kehadiran UU Desa memberikan tugas kepada pemerintah desa untuk memenuhi, menghormati dan melindungi hak-hak warga secara mandiri. Kita butuh revolusi mental berdesa” sebutnya.

Fasilitator nasional penguatan kapasitas pendamping desa ini lebih lanjut menguraikan bahwa desa bukan administrasi pemerintah semata. “Didesa itu bukan saja orang tinggal tapi menjadi basis sosial serta politik dan menjadi arena bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks mewujudkan pencapaian kemandirian desa, pemerintah desa dengan tugas pembinaan pemerintah tingkat atasnya harus mampu menyediakan sumber kehidupan dan penghidupan bagi warga semisal menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat” sebutnya mencontohkan.

Dalam kesempatan itu, Vinsen juga mengingatkan pemerintah desa untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dan mendorong pertanggungjawaban keuangan yang baik. Hal ini disampaikan Bureni dalam kegiatan lokalatih hak-hak warga dan kewajiban pemerintah desa wilayah Kecamatan Amarasi Timur di Kantor Desa Oebesi, Kamis, 10/09/2015. Kegiatan yang diselenggarakan Konsorsium Desa Sadar Hak (DESAH) ini melibatkan aparat pemerintah desa, perwakilan BPD, tokoh masyarakat dan tokoh perempuan Desa Oebesi, Apren dan Pakubaun. *Vitto