Keterbatasan Ruang Kelas Layak dan Kesejahteraan Guru Honor menjadi Fokus Perjuangan Forum Antar Komunitas Sekolah

Kegiatan yang dilangsungkan di OCD Cafe-Lasiana digelar sebagai langkah awal identifikasi masalah sekolah dampingan untuk selanjutnya dirumuskan dalam rencana kegiatan selama satu tahun berjalan. “Kali ini YAPPIKA memutuskan untuk merencanakan kegiatan sesuai dengan konteks persoalan yang dihadapi sekolah dampingan di daerah. Ini penting mengingat kebutuhan tiap daerah berbeda-beda sehingga perlu ditemukan strategi yang tepat dalam proses pendampingan” tegas Muhhamad Alfisyahrin, Assiten PO Program #SekolahAman dari YAPPIKA ActionAid.

Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Senin, 01 April 2019 mengikutsertakan pihak sekolah serta anggota komunitas dampingan, dibuka oleh Koordinator Program #SekolahAman Bengkel APPeK NTT, Alfred Ena Mau, yang dalam pengantarnya mengajak pihak sekolah dampingan untuk memberikan gambaran terkait konteks persoalan yang ada di masing-masing sekolah. “Pihak sekolah silahkan berdiskusi terkait masalah yang dihadapi untuk diidentifikasi sehingga bisa dijadikan acuan penyusunan rencana kerja kita selama setahun” tegas Alfred.

Dalam diskusi yang berkembang sekolah mengeksplore soal keterbatasan ruang kelas dan kesejahteraan guru honor sebagai masalah utama yang perlu menjadi prioritas intervensi. Terkait kesejahteraan guru honorer, Aminadab Reinnati salah seorang guru honorer SD Negeri Bimous Amarasi Timur menggambarkan bahwa kesejahteraan guru honorer adalah salah satu permasalah serius di sekolah mengingat guru honorer masih kurang diperhatikan soal kesejahteraannya. “Kami yang guru honorer masih digaji sangat minim. Itu pun pembayaran  baru dilakukan sekali untuk tiga bulan berjalan. Ini perlu kita lihat bersama karena bagaimana pun juga guru honorer punya peran yang sama dengan guru PNS. Bahkan kalau ingin jujur ada tanggungjawab yang harusnya jadi tugas PNS pun kami selesaikan. Dari segi jam mengajar kami sama dengan PNS namun beda dalam penghargaan. Mohon ini jadi perjuangan kita bersama” tandas Aminadab. Kelompok yang mendiskusikan kesejahteraan guru honorer ini juga menawarkan peningkatan dari 15% menjadi 20% dana BOS untuk menggaji guru honorer sebagai opsi alternative. Tak hanya itu saran pengadaan kembali iuran komite, memperjuangkan status honor komite menjadi kontrak daerah diusulkan untuk menjawab persoalan gaji honorer yang sangat minim. Sekolah juga menyampaikan adanya ketidakadilan dalam pengangkatan honor kontrak daerah yang kadang didasarkan pada politik kedekatan.

Sementara itu kelompok lain yang membahas soal kekurangan ruang kelas melihat adanya penambahan sekolah baru setiap tahun yang disandingkan dengan belum tersedianya ruang kelas yang cukup pada sekolah yang sudah “Kondisi ini tentu membuat fokus kerja pemerintah untuk menjawab persoalan keterbatasan ruang kelas sulit dilaksanakan karena kebanyakan sekolah yang baru didirikan ruang kelasnya dalam kondisi darurat” tegas John M. Thine selaku Kepala Sekolah SD Inpres Raknamo. Pada kesempatan itu juga banyak dikeluhkan soal ketidakadilan distribusi pembangunan ruang kelas baru sebagai salah satu fakta yang terjadi. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya ruang kelas tidak layak yang justru tidak menjadi prioritas perhatian pemerintah.

Terhadap kondisi ruang kelas yang mana masih terdapat banyak ruang kelas darurat, komunitas sekolah dampingan program #SekolahAman merumuskan kerjasama dengan berbagai stakeholder baik pemerintah maupun swasta sebagai salah satu pilihan penyelesaian masalah. “Kerjasama dengan semua pihak perlu dibangun. Selain itu sekolah yang punya ruang kelas darurat perlu juga dikampanyekan lewat media sosial. Ini adalah salah satu upaya yang pernah saya lakukan sehingga membuka mata banyak pihak membantu SD Negeri Amsila dalam memenuhi kebutuhan ruang kelasnya” tutur Alexander Faot. Selain itu hasil diskusi pun membahas mengenai optimalisasi Dapodik sekolah sebagai salah satu item penting mengatasi persoalan keterbatasan ruang kelas sekolah.(yan)