Bengkel APPeK dan Bapelitbangda NTT gelar Workshop Program Pokja Adaptasi Perubahan Iklim

BengkelAPPeK.org - Bengkel APPeK (Bengkel Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung) bekerjasama dengan PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional) yang didukung oleh Pemerintah Belanda melalui Kementerian Luar Negeri saat ini bekerjasama dalam Program “Voice For Inclusiviness Climate Resilience Action (VICRA)” melakukan kegiatan workshop Program Kerja Adaptasi Perubahan iklim di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan ini terselenggara atas dukungan kerjasama  Bengkel APPeK dan Bappelitbanda Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini berlangsung di Aula Boiqa Bappelitbangda Nusa Tenggara Timur Selasa ,23 januari 2023. 

Melalui Distric Coordinator Program VICRA” Workshop Pokja Adaptasi Perubahan Iklim di provinsi Nusa Tenggara Timur tujuannya adalah: pertama, Distribusi stakeholder dalam Pokja Adaptasi Perubahan Iklim NTT. Kedua, Peningkatan kapasitas Kelompok Kerja Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim sebagai tindak lanjut pelaksanaan Dokumen RAD API. 

Hadir dalam kegiatan Workshop Pokja Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT, (Bappelitbangda NTT, DLHK NTT, Distan KP NTT, BPS NTT, BPBD NTT, DPMD NTT, PUPR NTT, Dinkes NTT, DP3A NTT, BMKG NTT. Sementara dari Akademisi; Dosen Undana Kupang, Dosen UKAW Kupang, Dosen Politani Kupang dan Perwakilan IAKN Kupang, dan juga LSM/NGO; ICRAV, YKAN,YAPEKA,WFP, CIS Timor dan Yayasan Pikul. 

Dalam sambutan: Plt.Koordinator Umum Bengkel APPeK NTT Theresia Ratu Nubi mengatakan bahwa  isu perubahan iklim ini menjadi suatu isu yang sangat urgen dan sangat penting bagi kita sekalian baik sebagai  pemerintah dan juga kami yang dari LSM/NGO yang bekerja bersama dengan pemerintah. Kami atas nama Bengkel APPeK dan teman-teman NGO lainnya yang bergabung mengucapkan limpah terima kasih banyak kepada pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur yang mau bergandengan tangan untuk kerja bersama dalam isu ini.

Kita tau bersama dampak dari isu ini cukup besar terhadap masyarakat, apalagi saat ini kita mendapatkan suatu kondisi iklim yang tidak menentu dan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. 

Melalui kolaborasi kerja sama ini kita akan dibantu untuk mendapatkan suatu pedoman kerjasama dalam mengatasi hal-hal tersebut sehingga bisa mengurangi dampak dari  adanya situasi perubahan iklim yang tidak menentu di wilayah kita seluruh NTT. Karena ini sudah ada tim kerja yang mempersiapkan bagimana pola kerjasama ini melalui sebuah Pokja yang sebentar kita akan sama-sama mendengarkan perkembangan diskusi tentang desain Pokja itu seperti apa. Pokja ini sudah ada kemudian ingin dilengkapi/disempurnakan dengan pelibatan sejumlah pihak terkait dan juga mempertegas dan memperjelas tugas masing-masing, tentunya ini akan membutuhkan banyak pikiran, tenaga untuk kita sekalian karena itu kami sangat memohon kerjasama dari pemerintah secara keseluruhan melalui Bappellitbangda yang mengkoordinir kita selama ini untuk tujuan dan maksud tersebut. 

Sementara Bappelitbangda NTT melalui  Kabid IK Yohanis Paud, dalam sambutanya sekaligus membuka kegiatan workshop menyebutkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah di indonesia yang rentan terhadap perubahan iklim.

Berdasarkan dokumen kajian resiko bencana provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021-2025 selama periode tahun 1999-2021 di provinsi Nusa Tenggara Timur terjadi delapan jenis bencana dengan total 843 kejadian bencana dan dari delapan kejadian bencana tersebut, enam diantaranya disebabkan oleh dampak dari perubahan iklim.

Bencana-bencana tersebut adalah bencana banjir dengan kejadiannya 263 kejadian, cuaca ekstrem 338 kejadian, gelombang ekstrem dan abrasi 50 kejadian, kebakaran hutan dan lahan 7 kejadian, kekeringan 64 kejadian, tanah longsor 7 kejadian. Namun satu hal yang  menarik untuk Nusa Tenggara Timur dari semua jenis bencana tersebut, bencana kekeringan walaupun korban jiwanya kita tidak samakan dengan bencana lainnya tetapi korban kerusakan lahan untuk kekeringan paling tinggi. Bencana kekeringan kerusakan lahan yaitu 79.018 hektar, kemudian disusul ooleh bencana banjir dengan kerusakan lahan seluas 73.173 hektar dan cuaca ekstrem dengan kerusakan 14.886 hektar. 

Bencana kekeringan, selama elnino awal musim hujan sering tertundan dan jumlah curah hujan berkurang. Peningkatan variabelitas cuaca dikaitkan dengan perubahan iklim mempengaruhi perubahan iklim di NTT terutama awal dan durasi musim basa. Inilah trend iklim dan bencana akibat perubahan iklim. Salah satu kajian perubahan iklim yang dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten bekerjasama dengan US yaitu analisis kebijakan,kelembagaan dan belanja public terkait perubahan iklim provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Peraturan Gubernur NTT  No.40 tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Daerah Emisi Gas Rumah Kaca NTT beberapa rencana aksi di antaranya, Evaluasi kebijakan pertanian, Lahan pertanian, pengembangan peternakan, kehutanan, industri, energi, transportasi, pengelolaan limbah dan sampah terkait koordinasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten terkait perubahan iklim. 

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API) merupakan bagian dari kerangka perencanaan pembangunan nasional indonesia yang diharapkan dapat memberikan arahan pada rencana kerja pemerintah daerah yang perlu diintegrasikan dalam Dokumen perencanaan daerah mulai dari RPJPD, RPJMD, Renstra dan RKPD dimasa yang akan datang agar lebih tanggap terhadap dampak perubahan iklim. 

Penyusunan program adaptasi perubahan iklim bertujuan untuk menjamin atau mengamankan pencapaian sasaran utama serta meningkatkan ketahanan masyarakat baik secara fisik, ekonomi, sosial, lingkungan terhadap dampak perubahan iklim. Pemerintah pusat telah mendorong pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota untuk membentuk kelompok kerja perubahan iklim dengan melibatkan berbagai sektor seperti Organisasi Perangkat Daerah, Akademisi, LSM Lokal dan Stahekolder lainnya yang memiliki kepentingan dan kepedulian terhadap isu perubahan iklim.

Pokja perubahan iklim merupakan forum multistahekolder yang berperan dalam melakukan pengawalan dan menuarakan isu-isu perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah. Melihat koondisi fenomena alam yang terjadi karena dampak perubahan iklim maka perlunya partisipasi multistahekolder untuk dapat mengantisipasi fenomena alam yang lebih besar lagi dikemudian hari maka perlu sekali adanya kelompok kerja yang khusus menangani atau fokus pada dampak antisipasi, mitigasi peruabahan iklim maka semua pihak berpartisipasi dengan baik dalam program dan kebijakan yang akan dihasilkan. 

Berbagai upaya dalam menghadapi dampak perubahan iklim telah dilakukan pemerintah provinsi NTT, namum belum mengacu pada sebuah perencanaan yang terpadu dan komprehensif dalam bentuk rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim. 

Pada kesempatan ini saya berharap agar Pokja perubahan iklim yang akan kita tetapkan dalam keputusan gubernur nanti dapat menghasilkan atau melaksanakan penyusunan rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim di provinsi NTT yang selanjutnya akan menjadi acuan aksi pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di provinsi NTT. 
Bappelitbangda NTT melalui  Kabid IK/Yohanis Paud, berharap:

• Pertemuan kita hari ini dapat merumuskan berbagai kebijakan dan rencana keputusan gubernur berkaitan dengan Pokja perubahan iklim di Provinsi NTT.
• Kelompok kerja perubahan iklim yang terdiri dari perangkat daerah di lingkup pemerintah provinsi NTT, perwakilan dari pihak swasta, akademisi, multistahekolder lainya, lembaga mitra dan komponen masyarakat dapat lebih siap dan mampu mengambil langkah-langkah kongkrit dalam mendukung tindak lanjut Dokumen RAD API.
• Apabila RAD API telah dibentuk nanti menjadi tugas dan perhatian kita bersama untuk mewujudkan pelaksanaanya di Nusa Tengga Timur sesuai dengan peran dan tugas masing-masing. 

Usai kegiatan workshop Pokja Adaptasi Perubahan Iklim. Distrik Officer Program Vicra menyampaikan hasil pertemuan yaitu: 
“Finalisasi SK Pokja Perubahan Iklim yang sudah ada paling lambat akhir bulan januari”. 

Adapun kesepakatan bersama dalam diskusi yaitua adanya Rencana Tindak anjut atau Kerjasama Kelompok Pokja Adaptasi Perubahan Iklim diantaranya;

• Kapasity Building terkait Adaptasi dan Mitigasi
• Penyusunan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API) Prov. NTT Tahun 2024-2025
• Revisi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Emisi Gas Rumah Kaca Prov. NTT 2024-2025
• Advokasi Dana Desa dan Program Kampung Iklim di NTT
• Memasukan Rencana Kerja Dinas atau Badan dan LSM/NGO melalui Tempelate yang dibagikan.***

#Tagline :

• Bengkel Appek
• Vicra
• Provinsi NTT
• Perubahan Iklim
• Bapelibangda NTT
• Pattiro