Pemkot Tidak Antisipasi Kelebihan Siswa Baru SMU

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang, Jerhans Ledoh saat menerima kunjungan dari team pemantau penerimaan siswa baru Ombudsman NTT, Selasa, 20/07/2016. Solusi yang ditawarkan dari Kepala Dinas adalah dengan menambah jumlah siswa setiap rombongan belajar sampai dengan 40 orang dari syarat 36 siswa sesuai petinjuk teknis penerimaan. Akan tetapi itu juga akan berdampak pada proses pengurusan sertifikasi guru karena jumlah yang melampaui kuota maksimal akan ditolak oleh system.

Data yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan menunjukan bahwa minat siswa paling banyak adalah SMAN 1 sampai dengan SMAN 7 dengan kuota 1632 sedangkan jumlah pendaftar sebanyak 5.389. Karena itu di ketujuh sekolah ini jumlah siswa yang akan ditolak sebanyak 3.763 siswa. Sementara itu di SMAN 8 sampai dengan SMAN 12 jumlah kuota penerimaan baru sebanyak 734 sedangkan jumlah pendaftar masih berjumlah 501 siswa. Olehnya dikelima sekolah negeri ini masih membutuhkan 318 siswa. Kebutuhan siswa juga ada disekolah swasta. Jumlah yang dibutuhkan SMA Swasta se-Kota Kupang sebanyak 1.748 siswa sedangkan jumlah pendafar baru mencapai 821 siswa. Olehnya sekolah SMA swasta masih membutuhkan 977 siswa.

Salah seorang peserta audience dikesempatan tersebut menyampaikan bahwa seharusnya Pemerintah Kota Kupang mengantisipasi kelebihan jumlah siswa tersebut sejak tahun yang lalu dengan membaca trend data lulusan SMP. Trend jumlah kelulusan SMP harusnya bisa menjadi acuan dalam proses pembuatan kebijakan dibidang pendidikan. Kegiatan pemantauan penerimaan siswa baru ini merupakan kerjasama Kementrian Pendidikan dan Ombudsman yang dilakukan secara nasional. Hal ini disampaikan Kepala Ombudsman Perwakilan NTT, Darius Beda Daton, S. H. Kegiatan pemantauan ini dilakukan dengan melibatkan Dewan Pendidikan NTT, Pers dan NGO di Kota Kupang. Vitto