TUNDA PILKADA MELANGGAR UNDANG-UNDANG (CATATAN DISKUSI TERBATAS III)

“Norma yang mengatur bahwa kepala daerah yang masa jabatanya berakhir tahun 2015, Januari sampai Juni 2016 itu pelaksanaan pilkadanya pada bulan Desember 2015. Norma ini di buat oeh DPR dan Presiden dalam bentuk UU. Kenapa KPU membuat Peraturan KPU yang menunda ke tahun 2017? Jadi norma dalam UU di rubah oleh KPU. Ini sama sekali tidak benar. Kecuali ada delegasi kewenangan dari DPR dan Presiden melalui UU bahwa kemungkinan itu di atur oleh KPU” sebutnya.

Dosen Fakultas Hukum Undana ini lebih rinci menjelaskan bahwa untuk daerah yang memiliki calon tunggal tetap dilaksankan pemilihan dengan pilihan setuju atau tidak setuju. “Belajar dalam sistem demokrasi calon tunggal tetap di proses dan tetap berjalan. Di kembalikan kepada rakyat apakah setuju atau tidak” ujarnya. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi terbatas Menakar Kualitas Pilkada Serentak di NTT yang diselenggarakan Bengkel APPeK dan Harian Umum Pos Kupang, Rabu, 19/08/2015 di Kantor Redaksi Pos Kupang.

Maraknya politik uang yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini juga jadi sorotan peserta diskusi. Pengamat politik, Rudi Rohi menegaskan bahwa prospek praktek politik uang masih akan terjadi di setiap momentum politik. “Secara historis politik uang itu ada. Tapi bukan itu yang menyebapkan politik uang akan marak. Tetapi spirit pemilu yang akan membuat pemilu yang akan membuat politik uang marak. Kenapa, yang pertama infrastruktur politik di negri ini sangat lemah. Partai politik tidak mampu memainkan perannya di segala bidang. Akibatnya partai politik dan calon-calonnya harus mencari instrumen yang menghubungkan caranya adalah membajak institusi-institusi sosial. Caranya dengan uang. Bentuk konsolidasi politik dalam pemilu termaksud pemilihan serentak masih berada di area pembajakan infrastruktur dan konstitusi sosial” sebut dosen FISIP Undana ini. *Vitto