Masyarakat Sipil Dorong Pembentukan Kaukus Perempuan Parlemen NTT

Hal ini disampaikan Vinsen Bureni dalam presentasi hasil penelitian yang dilakukan oleh Bengkel APPeK dan International Republican Institute di Hotel Kristal (Selasa, 25/06/2015). Kegiatan presentasi hasil diskusi ini dihadiri oleh pimpinan partai politik di NTT, anggota legislatif perempuan, pimpinan sayap partai perempuan. Turut hadir pula pimpinan lembaga keagamaan, organisasi penyandang disiablitas dan awak media.

“Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman berelasi dengan anggota legislatif perempuan, DPRD belum kompak dalam menyuarakan kepentingan perempuan melalui tugas dan peranya karena dibatasi oleh sistim kerja yang berlaku dalam partai politik” sebut Vinsen. Oleh karena itu lanjut Vinsen, rencana pembentukan Kaukus perempuan parlemen diapresiasi oleh masyarakat sipil. “Kaukus Perempuan Parlemen dapat dijadikan sebagai wadah konsolidasi ide dan gagasan kepentingan bersama terutama kepentingan perempuan untuk diperjuangkan melalui alat kelengkapan yang ada di DPRD termasuk melalui fraksinya masing-masing. Dengan berbekalkan konsep ide dan gagasan yang sama antar anggota Kaukus Perempuan Parlemen tersebut maka diyakini dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan di dalam DPRD. Selain itu, Kaukus Perempuan Parlemen dapat menjadi media/sarana penghubung kepentingan jaringan komunikasi bagi organisasi-organisasi jaringan perempuan diluar parlemen yang peduli terhadap kebutuhan dan kepentingan perempuan” urainya.

Dalam penjelasannya, Senior Program Officer International Republican Institute, Delima Saragih mengungkapkan bahwa penyampaian hasil penelitian merupakan rangkaian kegiatan IRI di tahun 2015 – 2019 untuk meningkatkan partisipasi dan representasi perempuan di jabatan publik. Di NTT, FGD dilaksanakan oleh Bengkel APPeK pada tanggal 12 – 13 Mei 2014. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali feedback dari para pemangku kepentingan di NTT, baik dari kelompok partai politik (pimpinan anggota legislatif perempuan, serta caleg perempuan) atupun dari non-anggota partai politik tentang pelajaran yang bisa dipetik dari pemilu 2014, tantangan dan hambatan yang dihadapi perempuan dalam mendapatkan posisi pimpinan di partai, serta identifikasi tantangan bagi aleg perempuan untuk mampu melaksanakan tugasnya secara efektif dan transparan. Temuan dan analisa FGD ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk partai politik, anggota DPRD dan juga pihak-pihat kerkait lainnya dalam mengawal dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan kebijakan. *Vitto