MINIM KOORDINASI LAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK, KPPA FASILITASI PEMBENTUKAN FKPPA NTT

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar forum koordinasi lembaga layanan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan koordinasi lembaga-lembaga layanan terhadap perempuan dan anak yang bekerja di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak melalui ketua panitia dalam laporan pembukaan kegiatan menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah serius yang terjadi dari waktu ke waktu dengan tidak membedakan status sosial. Oleh karena itu perlu meningkatkan koordinasi lembaga-lembaga layanan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari di Hotel T-more (6-7/10/2015).

^{Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik, Nii Rahayu memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan di Hotel T-More, (06/10/2015)}

Selain dihadiri Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dimasing-masing kabupaten, kegiatan ini juga dihadiri lembaga-lembaga sosial layanan perempuan dan anak seperti Rumah Perempuan Kupang, LBH APIK NTT, “Bengkel” APPeK NTT, Pusat Studi Gender dan Anak Undana, Yayasan Obor Timur dan Forkom P2HP. Hadir pula PKT RSU Johanes, Lapas Anak, LPA NTT, dan UPPA Polda NTT. Kepala Pusat Kajian Kebijakan Publik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Nini Rahayu dalam salah satu sesi diskusi menyampaikan bahwa persoalan koordinasi lembaga layanan perempuan dan anak antara pemerintah dan lembaga-lembaga sosial belum optimal. Tidak heran jika kemudian data korban kekerasan atau traficking berbeda-beda masing-masing lembaga layanan. Oleh karena itu, perlu ada forum koordinasi yang mengkoordinir aktivitas advokasi juga sekaligus menjadi pusat data. Melalui perdebatan sengit, forum koordinasi sepakat membidani kelahiran forum koordinasi perlindungan perempuan dan anak (FKPPA) NTT. Anggota forum ini adalah unsur pemerintah, unit lembaga layanan perempuan dan anak serta LSM.
Direktur LBH APIK NTT, Ansy Rihi Dara mengapresiasi kehadiran forum ini. Lulusan FH Undana ini menjelaskan bahwa dalam konteks koordinasi, lembaga-lembaga layanan perempuan dan anak belum optimal bersinergi. Oleh karena itu, butuh kerja jaringan yang dapat mengkoordinir lembaga-lembaga layanan perempuan dan anak. *Vitto