Perkuat KPK, Masyarakat Sipil Konsolidasi Nasional

Menanggapi wacana revisi UU KPK dan merespon pelemahan terhadap lembaga anti rasuah ini jaringan masyarakat sipil Indonesia menggelar konsolidasi nasional. Tujuan dari kegiatan ini adalah menguatnya sinergisitas gerakan anti korupsi dari berbagai latar belakang dan daerah. Peserta kegiatan konsolidasi ini terdiri dari eksponen gerakan anti korupsi dari unsur masyarakat sipil se-Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Akmani Jakarta Pusat, (21-22 Oktober 2015).

Sekretaris Jendral Transparency International Indonesia, Dadang Trisasongko menjelaskan bahwa kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi telah menunjukan hasil-hasil nyata dibidang penegakan hukum, pencegahan maupun edukasi publik. “Hanya beberapa tahun setelah berdirinya, KPK menuntut dan memenjarakan ratusan koruptor baik dari kalangan anggota dewan, petinggi partai politik, menteri, kepala daerah, pejabat tinggi lainnya hingga aparat penegak hukum. Hal ini menjadikan KPK target bersama dari para koruptor. Kriminalisasi terhadap pimpinan KPK menjadi aksi balas dendam para koruptor dengan kewenangan dan kekuasaan yang luar biasa. Rekayasa kasus atas dalih pelaporan yang masif dari masyarakat ke lembaga Kepolisian Republik Indonesia sangat rawan ditunggangi kepentingan oligarki dan akan mengancam KPK dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk memberantas korupsi di Indonesia” urainya.

Dadang lebih lanjut menjelaskan bahwa kegiatan ini akan merefleksikan satu tahun permasalahan korupsi Pemerintahan Jokowi – JK. Refleksi satu tahun membahas peta dan trend korupsi, diagnosa persoalan dan strategi pemecahannya. Kegiatan ini juga menghadirkan pimpinan KPK non aktif Bambang Widjojanto yang akan menyampaikan materi pembelajaran dari sejarah badan-badan anti korupsi Indonesia dan badan-badan anti korupsi lain didunia dalam perspektif Jakarta Commitment/Princpiles.*Vitto