Diskusi Komunitas dan Pembentukan Kelompok Petani Rentan Milenial Desa Oebobo

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2019, Indonesia akan mengalami potensi kerugian ekonomi sebesar Rp 115,4 triliun pada tahun 2024 pada empat sektor prioritas, yaitu kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan.

Untuk mengatasi potensi kerugian tersebut, Bappenas telah menerbitkan dokumen Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (KPBI) periode 2020-2045 yang mengarahkan diterapkannya aksi-aksi adaptasi perubahan iklim oleh kementerian dan lembaga di daerah-daerah super-prioritas dan prioritas. Sebagai bagian dari upaya untuk memastikan KPBI diimplementasikan secara inklusif,

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bersama delapan mitra CSO di Sumatera Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Mitra CSO pelaksana yaitu Ayo Indonesia, YPPS, KONSEPSI, TRANSFORM, Mitra Bentala, PKBI Sumatera Barat, Bengkel APPeK NTT, tengah mengembangkan program Voice for Inclusiveness Climate Resilience Actions (VICRA) yang akan diimplementasikan hingga pertengahan 2024 mendatang. Program yang didukung oleh Kedutaan Besar Belanda ini secara khusus akan mengawal implementasi KPBI pada sektor pertanian melalui pelibatan kelompok-kelompok rentan dengan membuka ruang sipil (civic space) secara lebih luas.

Bengkel APPeK NTT dalam program ini melakukan diskusi bersama komunitas anak muda milenial, di Desa Oebobo, Kec. Batu Putih, Kab. TTS. Diskusi ini dilakukan untuk mengidentifikasi bencana, kerentanan dan kapasitas ketahanan ikilim di Kab. TTS, (21/03/2022). Ada 25 anak muda yang tergabung dalam komunitas ini. Dari hasil diskusi ini, bencana yang sering terjadi di Desa Oebobo, yaitu, banjir, kekeringan dan gagal panen.

Melalui pelibatan kelompok-kelompok rentan dengan membuka ruang sipil secara lebih luas. Vinsensius Bureni, selaku fasilitator dari Bengkel APPek, mendorong anak-anak muda untuk peduli pertanian. Beliau mengatakan, pemerintah desa dan anak-anak muda harus paham tentang perubahan iklim dan dampaknya. Perempuan, peyandang disabilitas, dan kelompok rentan harus memilki akses dan kontrol sumber daya terhadap perubahan iklim.

“ Berbicara tentang pertanian, kita harus paham cara mencegah dampak perubahan iklim. Bertani dengan memahami perubahan iklim. Jangan kita asal-asal dalam bertanam. Perubahan iklim yang tidak menentu dan bencana. Karena itu kita juga masuk dalam isu bencana karena perubahan iklim. Dalam diskusi kita kali ini, akan menilai seberapa banyak bencana yang terjadi dan dampaknya. Masyarakat sendiri yang memberi nilai. Hasil dari diskusi ini menjadi data dari aspek kebijakan anggaran, sehingga bagian-bagian yang belum disentuh bisa disikusikan dan  bekerja sama dengan Pemda TTS dan Pemprov NTT ”, jelas Vinsen.  

Kepala seksi LIPPA Dinas Pertanian Kab. TTS, Josef Tahoni, mengapresiasi langkah Bengkel APPeK yang telah mengumpulkan anak-anak muda untuk peduli terhadap pertanian. Di tengah sulitnya menemukan anak muda yang mau bertani. Beliau mengatakan Dinas Pertanian Kab. TTS mendukung program ini dan akan bekerja sama pada bagian yang dibutuhkan.

Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Oebobo, Yusuf Ibrahim Selan, mengatakan pemerintah desa sangat mendukung program ini. Pemerintah desa menyiapakan lahan pertanian  untuk 25 anak muda yang terbentuk dalam komunitas  di Desa Oebobo. Namun, anak muda yang terbentuk ini harus punya rasa peduli terhadap mereka yang tidak tergabung dalam kelompok.

Penulis : Kristin Adal