Pemerintah Harus Responsif Dengan Kelompok Disabilitas

Mengisi kehadiran Undang-Undang ini, Bengkel APPeK NTT atas dukungan Handicap Internasional menggelar berbagai pelatihan bagi kelompok disabilitas dan kelompok perempuan marginal. Kegiatan pelatihan ini dilakukan di Desa Mata Air, Oelatimo, dan Noelbakui Kabupaten Kupang. Sementara itu di Kota Kupang dilakukan di Kelurahan Nun Baun Sabu, Nun Baun Delha dan Oebobo.

Umparu Landuawang, program officer kepada bengkelappek.org disela-sela kegiatan pelatihan di Kelurahan Nun Baun Sabu menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini adalah membangun kesadaran kritis kelompok disabilitas dan perempuan marginal akan hak dan kewajibannya sebagai warga untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik terutama di desa dan kelurahan.

“Kehadiran Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas memastikan ruang partisipasi kelompok disabilitas terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik terutama ketika untuk memperjuangkan hak-haknya. Kehadiran Bengkel APPeK dan Handicap Internasional bersama warga marginal dan penyandang disabilitas dimaksudkan untuk membangun kesadaran kritis bagi warga dan Pemerintah Desa/Kelurahan agar spirit kelahiran Undang-Undang ini betul-betul terimplementasi dalam praksis kebijakan. Keberpihakan kebijakan pemerintah diberbagai level bagi kelompok rentan termasuk disabilitas menjadi tujuan termasuk penganggarannya” sebut Umbu sapaan karibnya. *Vitto