Sebelum Kritik Pemerintah, LSM Harus Transparan dan Akuntabel

Pernyataan Frans ini disampaikan dalam kegiatan assesment anggota konsil LSM di kantor Perkumpulan Bengkel APPeK NTT, Rabu, 05/08/2015. “Sebelum berteriak dan melakukan kritik kepada pemerintah atau lembaga publik lainnya, diinternal lembaga LSM harus lebih dahulu melakukan praktek transparansi dan akuntabilitas baik itu program maupun keuangan”. Pria yang juga adalah anggota Forum PRB Yogyakarta ini lebih lanjut menjelaskan bahwa tantangan pengembangan organisasi masyarakat sipil saat ini tidak muda. “Tantangan terbesar organisasi masyarakat sipil saat ini adalah soal spirit melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Salah satu hal yang saya kuatirkan yaitu banyak lembaga mengaku LSM tetapi belum tentu spiritnya LSM”.

^{Ketua Dewan Nasional Konsil LSM Indonesia saat melakukan assesment dengan perwakilan anggota Konsil LSM NTT di Kantor Bengkel APPeK, 05/08/2015}

Kegiatan refleksi hasil penilaian (assesment) penerapan standar minimal akuntabilitas LSM dilakukan kepada tujuh anggota Konsil LSM diwilayah NTT. Ketujuh lembaga sosial ini terdiri dari Bengkel APPeK NTT, CIS Timor, Sanlima, Yayasan Aletheia, LAP Timoris, PKPRK Unwira dan Yaspurka Kupang. Kegiatan ini bertujuan untuk memotret gambaran kondisi praktik akuntabilitas LSM menggunakan instrumen standar minimal akuntabilitas LSM yang disusun oleh Konsil LSM Indonesia dan untuk mengetahui kekuatan/potensi dan tantangan lembaga anggota Konsil LSM Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas. Selain itu menentukan langkah atau upaya untuk meningkatkan internalisasi prinsip-prinsip kode etik dan praktek akuntabilitas LSM pada seluruh komponen organisasi Konsil LSM, basis menyusun perencanaan peningkatan kapasitas lembaga anggota Konsil LSM dan mempromosikan lembaga anggota yang tingkat akuntabilitasnya sudah baik.

Fidelis Atawolo mewakili Yayasan Aletheia mengapresiasi kegiatan assesment ini sembari berharap Konsil LSM Indonesia memiliki divisi audit untuk bisa melakukan audit terhadap keuangan, program dan kelembagaan. “Kedepan, kami berharap Konsil LSM juga dapat membentuk divisi audit agar dapat melakukan audit terhadap program, keuangan atau kelembagaan LSM atau Yayasan yang ada di NTT”. *Vitto