Temuan Bengkel APPeK dan TI Indonesia Terkait Penerapan Program Antikorupsi BUMD di NTT

TI-Indonesia melakukan penilaian program antikorupsi pada BUMD di lima (5) provinsi yaitu Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Di NTT ada empat BUMD yang dilakukan penilaian yaitu Bank NTT, PT Kawasan Industri Bolog, Jamkrida NTT dan PT Flobamor NTT.

Didi, penanggung jawab TI Indonesia  saat memaparkan hasil risetnya di Kupang, Kamis 24 Agustus siang menjelaskan bahwa dari sebanyak 4 BUMD di NTT hanya satu yang memiliki komitmen anti korupsi.

“BUMD yang memiliki komitmen anti korupsi itu yakni PT Bank NTT ”,ujarnya.

Dalam riset TII dan Bengkel APPeK, menurut Didi poin  penilaiannya yakni, Komitmen anti korupsi, Ruang lingkup kebijakan antikorupsi perusahaan, Pengungkapan kebijakan internal, Pengangkatan pimpinan pemberian donasi politik dan kebijakan program CSR dan Sistem pelaporan pelanggaran, perlindungan dan kerahasiaan pelapor serta Program pelatihan dan pemantauan program antikorupsi.

Dalam rilis hasil riset ditemukan bahwa Bank NTT menjadi BUMD yang miliki skor tertinggi yakni 6.04.

Sedang tiga lainnya yakni PT Kawasan Industri Bolog, Jamkrida NTT dan PT Flobamor mendapat poin dibawah 5.00.

Adapun  total skor rata-rata keseluruhan BUMD di NTT yakni 1,77.

Hadir dalam pemaparan hasil riset itu yakni, Pengurus TI Indonesia, peneliti, Akademisi, berbagai LSM di Kupang serta perwakilan BUMD. 

Untuk diketahui, Transparency International Indonesia (TII) memiliki alat penilaian untuk mendorong transparansi kebijakan dan komitmen antikorupsi perusahaan yang dikenal sebagai Transparency in Corporate Reporting (TRAC).

TI Indoensia telah menggunakan TRAC untuk  mengukur 100 perusahaan terbesar di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),  Perusahaan Pengembang Listrik (PPL) dan 50 Perusahaan Sawit terkemuka.

Tujuan penilaian TRAC di BUMD adalah untuk menilai pelaksanaan program antikorupsi BUMD di lima provinsi, yakni Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan  Nusa Tenggara Timur.

Penilaian dilakukan terhadap 47 entitas BUMD di tingkat provinsi  dengan mengumpulkan serta menganalisis data dan informasi yang disajikan di laman  perusahaan dan/atau sumber-sumber informasi lain yang dapat diakses secara terbuka oleh  masyarakat.

Soal hasil riset, dibantah oleh  Patricia Wea  pembina BUMD  Provinsi NTT.

Patricia menyebut bahwa hasil riset TII menunjukkan masih banyak kekurangan di BUMND yang ada di NTT.

"Saya mendengarkan masih banyak kekurangan. Kita melakukan pembinaan dam monitoring. Kita melihat kinerja BUMD selama ini baik. Empat BUMD yang ada di NTT dalam keadaan sehat," katanya.

Hanya saja, soal perekrutan pengurus seperti salah satu kriteria penilaian TII, Patricia mengaku jika saat ini sudah sangat transparan.

"Saya menanggapi soal perekrutan pengurus.  Semakin ke sini ada tim yang kita bentuk. Bagaimana kita membangun sistem agar hal itu tidak terjadi. Kita masih kurang soal publikasi. KIB masih berusia tiga tahun. Masih butuh pembenahan," tukasnya.

Soal BUMD PT Flobamor Patricia  mencontoh ketika perusahaan daerah milik Pemprov NTT itu tidak mampu lagi bekerja soal pengadaan beras bagi ASN.

"Ketika tidak kemampuan pengadaan beras. Mereka langsung buat surat. Karena kondisi beras nasional”, ujarnya.

Sebagai informasi, PT Bank NTT,Jamkrida NTT dan PT Flobamor tidak hadir dalam pemaparan hasil riset meskipun sudah diundang. ***

#Tagline :

• NTT
• Bengkel Appek
• Kupang
• Bengkel APPeK NTT