JARGON PARTAI KADER SEKEDAR SERVICE LIPS (CATATAN DISKUSI TERBATAS II)

Peneliti IRGSC, Dr. Elcid Li menggugat hal ini dalam diskusi terbatas yang diselenggaran Bengkel APPeK NTT dan Harian Umum Pos Kupang, Rabu, 19/08/2015. “Keberadaan partai politik yang selama ini menyebut dirinya sebagai partai kader dipertanyakan”. Selain menyoroti keberadaan partai kader, besutan Cambridge Massachusetts University ini juga menyebut masih maraknya praktek mahar politik bagi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang harus disiapkan untuk memperoleh dukungan partai. “Untuk mendapatkan dukungan partai, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus menyiapkan mahar politik. Angkanya ratusan juta sampai milliar”. Ia juga menantang pimpinan partai politik di NTT untuk diperiksa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Partai Demokrat NTT, Kristo Efi menyebut bahwa Partai Demokrat NTT dalam konstestasi pemilihan kepala daerah ini konsisten mengusung kader partai. “Partai Demokrat NTT memiliki komitmen untuk mengusung kader partai. Sejak kongres Mei di Surabaya sudah diputuskan bahwa untuk pilkada, prioritas yang kita dorong menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah adalah kader partai. Dan itu sudah kita lakukan. Di Manggarai Barat, Ketua DPC kita dorong menjadi calon bupati, Kabupaten Manggarai kita dorong paket incumbent karena wakilnya adalah kader Demokrat. Di Ngada dan Sumba Timur kita kosong. Sebenarnya kita dorong kader kita tetapi karena hasil survey tidak memungkinkan” tegasnya. Sementara itu, Plh. Ketua Golkar NTT, Nixon Mesakh menyampaikan bahwa karena secara organisasi di tingkat pusat Partai Golkar terbelah sehingga tidak maksimal mendorong kader partai dalam perhelatan pemilukada ini. “Salah satu syarat dari PKPU adalah dari kedua kubu yang berbeda ini harus menyepakati satu nama dengan dokumen-dokumen dari masing-masing kubu yang berbeda-beda tetapi dengan satu nama. Ini sulitnya dinternal kita” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, menyikapi berbagai fenomena pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2015, Bengkel APPeK dan Harian Umum Pos Kupang menggelar diskusi terbatas dengan tema menakar kualitas pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015. Kegiatan diskusi terbatas ini difasilitasi peneliti Bengkel APPeK NTT, Lauren Sayrani, S.Sos, MAP. *Vitto