Ada Indikasi Korupsi Pada Proyek Pembangunan Tembok Penahan Jembatan di Jalan Timor Raya Km.27, Kelurahan Baubau

Ketua Komite PBJ Kabupaten Kupang, Leonardus Liwun, menyampaikan adanya indikasi korupsi pembangunan tembok penahan jembatan tersebut.

“Komite anak muda pemantau PBJ tidak menemukan  papan informasi proyek saat pelaksanaan pengerjaan pembangunan tembok penahan, sehingga warga sekitar atau publik tidak mengetahui informasi berapa besar anggaran untuk membangun tembok penahan ini, berapa volumenya, dan siapa penyedia jasa yang mengerjakan tembok penahan. Ada indikasi korupsi dalam proyek ini. Sehingga harus ditelusuri dan diusut”, kata Leo.

Ia juga meminta kepada pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional X dan Komisi IV DPRD NTT untuk segera melakukan pengecekan langsung di lapangan atas kerusakan tersebut

“Pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional X segera mengambil tindakan perbaikan sehingga kerentanan saat hujan dan banjir bisa dikendalikan agar tidak menimbulkan dampak lanjutan akibat tergerusnya pinggiran sungai karena rubuhnya tembok penahan, yang bisa mengancam ketahanan jembatan di Jalan Timor Raya Km 27, Kelurahan Baubau”,tegasnya.

Foto Kondisi Tembok Penahan Jembatan di Jalan Timor Raya Km.27, Kelurahan Baubau, Kab. Kupang Pada Tanggal 10/01/2022 (Sumber: Dokumentasi Leo)

Melansir data wawancara Komite PBJ dengan masyarakat sekitar lokasi proyek (10/1/2022), tembok penahan dibangun setelah terjadinya badai siklon tropis Seroja. Proyek ini dilakukan sekitar bulan Juni-Juli 2021, mirisnya usia tembok penahan jembatan yang belum genap satu tahun sudah rusak. 

“Ada hal yang tidak dilakukan secara prosedural dan akuntabel dalam proses ini, mulai dari perencanaan, identifikasi kondisi atau kerawanan, sumber daya serta potensi bencana, pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai mutu, tidak adanya pengawasan atau monitoring dan evaluasi secara baik”, ujar Leo.

Salah satu tim asesor Komite Anak Muda Pemantau PBJ Kabupaten Kupang, Alfred Enamau, menekankan adanya indikasi korupsi dalam pembangunan tembok penahan ini. Dengan menganalisis temuan dari hasil investigasi Komite PBJ Kabupaten Kupang.

“Ini bisa dikatakan korupsi, karena ada soal ketertutupan dalam  pengerjaan proyek ini. Artinya pembangunan dilakukan oleh pemerintah harus ada transparansi kepada publik. Tidak ada papan informasi proyek di lokasi, sehingga tidak bisa diketahui besar anggaran pembangunan tembok penahan ini. Bahkan pemerintah Kelurahan Baubau pun tidak mengetahui informasi dan koordinasi dari pihak yang bertangung jawab dalam pembangunan tembok ini. Sehingga proyek pembangunan tembok penahan ini bisa dikatakan siluman. Orang sudah beraktifitas tetapi tidak ada informasi di sana. Pada hal adanya papan informasi bisa membantu masyarakat atau pihak lain ikut melakukan pemantauan”, ungkap Alfred.

Direktur LSM Bengkel APPeK sekaligus tim asesor Komite Anak Muda Pemantau PBJ Kabupaten Kupang,, Vinsensius Bureni, mengapresiasi kerja tim PBJ. Ia menegaskan pihak yang mengerjakan tembok penahan ini harus  bertanggung jawab mengganti rugi atas kerusakan yang terjadi. 

 Penulis : Kristin

#Tagline :

• Pemilu
• Politik
• Bengkel Appek
• kabupaten Kupang
• Kupang
• Bencana
• Bengkel APPeK NTT
• HUT Bengkel APPeK NTT