Mendongkrak kebiasaan DIAM dalam Pemilu

Ada banyak parameter untuk menilai keberhasilan pemilu, antara lain dari tingkat partisipasi pemilih (voter turn out). Meskipun dalam perspektif demokrasi prosedural (demokrasi minimalis), golput tidak berpengaruh terhadap keabsahan hasil pemilu, namun tinggi rendahnya partisipasi masyarakat atau pemilih selalu dianggap berpengaruh terhadap keberhasilan pemilu. Pada saat yang sama KPU selalu menjadi kambing hitam atas rendahnya partisipasi. Hal itu karena tinggi rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilu berpengaruh terhadap tingkat legitimasi terhadap hasil dari pemilu.

Ketika hasil pemilu mendapatkan legitimasi yang sangat rendah dari rakyat, dikhawatirkan pemerintahan yang terbentuk dari proses pemilu akan terganggu efektivitasnya. Hal itu yang kemudian membuat tingginya partisipasi pemilih dalam pemilu merupakan barometer untuk mengukur bagi keberhasilan pelaksanaan pemilu. Pandangan tersebut diakui keabsahannya oleh banyak pihak, baik itu pelaksana dalam pemilu maupun NGO dan umumnya masyarakat secara keseluruhan.
Salah satu cara yang ditempuh KPU dalam mendorong tingginya partisipasi pemilih dalam pemilu adalah lewat pelaksanaan program sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih, dan juga banyaknya NGO yang berperan aktif dalam pendidika pemilih seperti di NTT yaitu LSM Bengkel Appek yang dengan tidak hentinya bersama kelompok forum perempuan di kota dan Kabupaten Kupang ( 10 desa inti dan 10 Desa Dampak di Kabupaten Kupang, serta 10 Kelurahan inti dan 10 Kelurahan Dampak di Kota Kupang selalu memberikan pencerahan dan penjelasan dalam bentuk diskusi-diskusi bahkan dalam proses pemilu selalu melakukan pemantauan secara partisipatif di wilayah- wilayah dampingan Bengkel Appek.

Ketika pemilu selalu mengalami perubahan prosedur teknis, maka KPU punya kepentingan agar rakyat, khususnya pemilih terpenuhi hak informasi atas perubahan regulasi tersebut. KPU punya kepentingan agar jangan sampai ada pemilih yang terhambat keinginannya untuk berpartisipasi dalam pemilu gara-gara tidak memahami prosedur tentang bagaimana cara rakyat/pemilih untuk berpartisipasi dalam tahap-tahap pelaksanaan pemilu. Meskipun KPU sangat menyadari bahwa ada keterbatasan dalam menjalankan kegiatan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih tersebut, sehingga dukungan dari banyak pihak sangatlah dibutuhkan.
Jika pada pemilu di era Orde Baru tingkat partisipasi pemilih ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya selalu di atas 90%, maka pada era Reformasi pada umumnya di berbagai daerah tingkat partisipasi pemilih dari pemilu ke pemilu selalu mengalami penurunan, ini karenakan selain system pemilu yang di pakai ketika masa orde baru menggunakan system proporsional tertutup dan juga dengan jumlah partai politik yang sedikit ( 3 Partai ) maka secara jelas tingkat partisipasi pemilih rata-rata di atas 90%. Meskipun demikian ketika kalau kita membandingkan alur tingkat partisipasi pemilih di Propinsi Nusa Tenggara Timur mulai dari Pemilu Gubernur yang terjadi dua putaran, yang mana ketika putaran pertama dengan menghadirkan 5 pasang hingga datang ke putaran kedua terjadi penurunan tingkat partisipasi pemilih. Ini menjadi tantangan terbesar terutama kepada penyelengara dalam hal ini KPU NTT untuk lebih berperan aktif dalam sosialisasi-sosialisasi dan ajakan-ajakan kepada masyarakat melalui iklan-ilkan di media maupun berupa panflet dan spanduk-sapnduk, hal ini dilakukan terus-menurusm oleh KPU mengingat rentan waktu ke depan aka nada proses-proses pemilu yang akan di selenggaran oleh penyelenggara baik secara local di Propinsi NTT maupun secara Nasional seperti Pemilu Legislatife dan Pemilu President.

Melihat akan tingkat partisipasi pemilih yang cenderung menurun antara pemilu Gubernur NTT putaran pertama dan kedua yang cenderung menurun di Putaran kedua, maka Bengkel Appek sebagai salah satu NGO di NTT yang juga sabagai Mitra Baik dari KPU dalam hal ini bergerak juga dalam Pendidikan pemilih, maka Bengkel Appek Melakukan Survei Civic Education yang mengambil 1000 Respondent yang tersebar di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang untuk melakukan survey terkait apa yang menjadi penyebeb rendahnya partisipasi Pemilih di NTT antara Pemilu Gubernur Putaran Pertama dan Kedua. Survey ini dilakukan secara serempak di 2 wilayah dengan melibatkan 40 enumerator yang melalukan survey.

Hasil survey Bengkel Appek dapat menemukan jawaban tentang mengapa tingkat partisipasi pemilih antara pemilu gubernur putaran pertama dan kedua cenderung menurun di pemilu putaran kedua. Yang mana kejanggalan atau kelemahan bukan saja terkait pada masyarakat yang tidak mau berpartisipasi namun kelemahan terbesar ada pada penyelenggara juga sebab dari DPT juga di temukan masih banyaknya pendobelan nama pemilih dan yang lebih membuat masyarakat merasa tersinggung dan enggan untuk tidak memberikan hak suara adalah kesalahan identitas dari pemilih seperti jenis kelamin dan nama yang salah. Ini membuktikan lemahnya control KPU terhadap teamnya di tingkat bawah sehingga kurang consistent terhadap pendataan. Sedangkan dari segi pemilih adalah yang paling utama adalah tidak berhasilnya kandidat yang di dukung atau di jagokan dapat masuk ke pemilu putaran kedua.

Melihat akan hal ini, Bengkel Appek sebagai NGO yang berperan aktif dalam pendidikan pemilih terus bekerja sama dengan kelompok forum dampingan ( Ibu-ibu forum ) bersama KPU terus berusaha untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih, dan ini dilakukan dengan berbagai macam cara dan strategi, Bengkel Appek sering berkolaborasi dengan Penyelengara baik KPU maupun Bawaslu dan ibu-ibu forum dampingan dan sesame NGO melakukan kegiatan-kegiatan berupa Work shop, pelatihan-pelatihan, diskusi-diskusi baik gabungan kota dan Kabupaten Kupang, dan juga diskusi di tingkat basis dengan sering di publikasikan lewat media-media massa, bahkan yang lebih menarik Bengkel Appek sering menhadirkan perwakilan-perwakilan Partai politik dalam hal ini kandidat-kandidat yang menjadi calon anggota legislative.

Hasil kerja Bengkel Appek yang tidak pernah hentinya terus dilakukan dengan semua jaringan tentu selalu mmendapat apresiasi yang begitu positif dari pihak penyelenggara. Hingga pada bulan juni 2014 dalam suatu kegiatan diskusi tematis yang di selenggarakan oleh Bengkel Appek dengan mengadirkan Akademisi, sesame NGO, kelompok dampingan dan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU yang hadir sebagai pemateri disitu tergambar suatu keberhasilan yang mana angka tingkat partisipasi yang di tergetkan secara nasional 75%, di NTT mampu mencapai 76,09%, pada pemilu legislative April lalu. Melihat akan ini walupun munculnya momok yang mengatakan bahwa pemilu legislative kali ini adalah yang terpuruk sepanjang sejarah Indonesia, namun angka ini menjadi angin segar bagi Penyelenggara dan NGO yang berperan aktif dalam pendidikan Pemilih di NTT ( Bengkel Apekk ).

Momok yang mengatakan bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang terpuruk karena di ikuti dengan penemuan-penemuan antara lain distribusi logistic yang terlambat dan prosedur pelaksanaan pemilu yang berjalan tidak sesuai prosedur bahkan perhitungan dan perekapan suara memakan waktu, dan juga masih terjadi permaslahan di DPT juga, melihat akan ini KPU sebagai penyelenggara terus bekerja sama dan meminta dukungan dari berbagai macam unsur baik Akademisi, OKP dan NGO-NGO agar saling membantu di dalam tercapainya suatu kualitas pemilu yang berintegritas dan bermartabat di dalam pelaksanaan Pemilu President di bulan Juli ini.