Urgensi Political Tracking dalam Pemilu

Pemilihan umum tahun 2014 kini tengah memasuki tahapan kampanye baik kampanye media, rapat terbatas maupun rapat umum. Partai politik melalui pengurus dan calon legislatif kini gencar melakukan sosialisasi. Pertemuan team, temu keluarga,  tatap muka, pemasangan alat peraga kampanye atau apapun bentuk sosialisasi lainnya walaupun sering melanggar norma kampanye menjadi aktivitas yang sangat mudah kita jumpai saat ini.

Pemilihan umum tahun 2014 kini tengah memasuki tahapan kampanye baik kampanye media, rapat terbatas maupun rapat umum. Partai politik melalui pengurus dan calon legislatif kini gencar melakukan sosialisasi. Pertemuan team, temu keluarga,  tatap muka, pemasangan alat peraga kampanye atau apapun bentuk sosialisasi lainnya walaupun sering melanggar norma kampanye menjadi aktivitas yang sangat mudah kita jumpai saat ini.

Panwaslu sebagai panglima dalam melakukan tindakan pencegahan dan pengawasan terhadap aktivitas  KPU/D, partai politik dan calon legislatif dibuat kerepotan, untuk tidak mengatakan kewalahan. Peserta pemilu dalam hal ini partai politik bersama caleg DPR/Provinsi/Kabupaten/Kota dan calon perseorangan (DPD) dengan segala strateginya akan berusaha meyakinkan masyarakat (baca : pemilih) menjatuhkan pilihan politik sebagaimana harapan mereka memanfaatkan momentum kampanye ini. Sudah tentu tawaran kebijakan, program, dan arah perjuangan  parpol atau kandidat berbasiskan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, parpol atau caleg tidak akan menyajikan cerita gagal memperjuangakan kepentingan rakyat apabila terpilih kelak. Setidaknya, inilah sedikit potret  suasana pesta demokrasi lima tahunan kita.

Sebagai instrumen demokrasi yang menjamin kesamaan hak warga negara, salah satu tujuan pemilu adalah membentuk sistem pemerintahan. Membentuk pemerintahan yang dalam perumusan kebijakan berpihak pada kepentingan umum mengandaikan proses pemilu berjalan demokratis, fair, jujur, adil dan berkualitas dalam setiap tahapan penyelenggaraannya. Praktek penyelenggaraan pemerintahan yang tidak lepas dari virus korupsi, kolusi dan nepotisme (kokonep) seperti yang terjadi saat ini sangat erat kaitannya dengan proses pemilu era sebelumnya. Pemilu sebelumnya tidak berhasil untuk tidak mengatakan gagal menghadirkan pemerintahan yang berkualitas dalam menjalankan amanah rakyat. Indikasinya jelas terlihat dalam pemberitaan akhir-akhir ini soal keterlibatan politisi dan penyelenggara negara baik yang masih aktif maupun yang sudah mengundurkan diri yang tersandung kasus korupsi.

Menjadi Pemilih Rasional malalui Political Tracking

Peran masyarakat (baca : pemilih) dalam menentukan pilihan pemimpin atau wakil rakyat tahun ini menjadi domain utama menghasilkan pemerintahan yang berkualitas. Masyarakat dalam pemilu dituntut cerdas dan rasional memilih pemimpin/wakil rakyatnya. Menjadi pemilih rasional menjadi syarat mutlak bagi masyarakat dalam melahirkan pemimpin/wakil rakyat yang berpihak pada kepentingan rakyat. Menjadi pemilih rasional sesungguhnya adalah menjadi pemilih yang menyadari kebutuhan dan kepentingan sehingga kemudian memilih partai politik atau kandidat yang memiliki kemungkinan paling besar memenuhi kebutuhan dan kepentingan pemilih (Team PolGov UGM, 2014).

Salah satu cara untuk menjadi pemilih rasional adalah melalui political tracking. Political tracking merupakan penelusuran rekam jejak kandidat maupun partai politik. Penelusuran rekam jejak atau latar belakang dapat dijadikan kriteria untuk menentukan apakah seorang calon baik atau buruk. Cara yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data masing-masing kandidat sebanyak mungkin, mulai dari riwayat hidup, riwayat pekerjaan, riwayat kekayaan, catatan-catatan hukum hingga testimoni (Masduki, 2003).

Dalam perkembangannya, political tracking tidak saja melihat kandidat atau partai politik dalam dimensi waktu lalu tetapi juga pada saat ini dan  masa mendatang. Dengan kata lain, menelusuri rekam jejak peserta pemilu meliputi dua dimensi waktu, yaitu dimensi masa lalu, yang menelusuri apa yang sudah dikerjakan dan dimensi masa depan yang menilai pada apa yang akan ditawarkan. PolGov UGM merumuskan political tracking sebagai metode operasional untuk melacak rekam jejak kandidat terkait aktivitas politiknya, baik di masa lalu, sekarang maupun di masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui kompetensi dan keberpihakannya pada kepentingan grass roots. Rekam jejak merupakan riwayat yang ditinggalkan oleh parpol/kandidat di masa lalu dan tanda yang dibuat oleh parpol/kandidat di masa yang akan datang.

Menelusur rekam jejak dapat dilakukan dengan melihat sejauh mana parpol/kandidat mengambil sikap terhadap sebuah rancangan kebijakan pemerintah selama ini (apakah parpol/kandidat mendukung atau menolak kebijakan tersebut), melihat sejauh mana parpol menghasilkan anggota legislatif yang baik dan apakah partai politik tersebut mencalonkan lagi kandidatnya yang baik dan tidak mencalonkan lagi kandidatnya yang tidak baik, misalnya yang pernah menjadi tersangka kasus korupsi. Selain itu, tracking politik juga dimaksudkan untuk memahami berbagai segi kehidupan dari seorang kandidat pemimpin atau wakil rakyat, melihat ideologi dan program yang ditawarkan oleh parpol atau kandidat dalam pemilu yang akan datang.

Dalam melakukan telusur rekam jejak terhadap peserta pemilu, pemilih diisyaratkan untuk mengumpulkan informasi, mengolah informasi yang didapatkan dan menentukan pilihannya. Tahapan metode telusur rekam jejak diawali dengan kegiatan pengumpulan informasi sebanyak-banyak tentang kandidat peserta pemilu. Informasi ini kemudian diolah melalui berbagai cara. Pengolahan informasi dapat dilakukan secara individual ataupun berkelompok. Tahapan pengolahan informasi akan membantu pemilih untuk menentukan pilihannya, yaitu partai politik atau kandidat yang mana yang akan dipilihnya pada hari pemungutan suara. Dengan memahami tahapan ini maka pemilih diharapkan tidak lagi apatis menggunakan hak pilihnya dengan baik dan tidak lagi pragmatis yang menentukan pilihan bias informasi (Team PolGov UGM, 2014).

Dalam rangka menghadirkan pemerintahan yang berkualitas, yang mempunyai komitmen keberpihakan kepada rakyat, membuka akses terhadap sumber daya kekuasaan, tidak  menciptakan diskriminasi penerima manfaat, dan terpenting tidak kokonep adalah mimpi yang mesti diwujudkan dalam pemerintahan pasca pemilu tahun ini. Pilihan kebijakan, program, dan arah perjuangan  yang berbasis kebutuhan masyarakat sudah tentu menjadi materi kampanye setiap parpol dan kandidat legislatif. Tetapi apakah rekam jejak parpol/kandidat terbukti menunjukan keberpihakan kepada rakyat? Dipersinggungan inilah political tracking menjadi metode yang urgen demi menghasilkan pemimpin atau wakil rakyat dengan integritas teruji, kompetensi yang diakui dan komitmen yang dipercayai.

#Tagline :

• Pemilu
• Politik